Cegah Korupsi, KPK dan LKPP Dorong Pemda di Sumut Terapkan e-Katalog Lokal


161 view
Cegah Korupsi, KPK dan LKPP Dorong Pemda di Sumut Terapkan e-Katalog Lokal
Foto; Ist/harianSIB.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) menggelar sosialisasi tentang pengadaan melalui katalog elektronik (e-Katalog) lokal kepada seluruh Sekretaris Daerah, Inspektur dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta OPD terkait dari pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan dilakukan secara daring, Senin (1/8).

Medan (SIB)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) menggelar sosialisasi tentang pengadaan melalui katalog elektronik (e-Katalog) lokal kepada seluruh Sekretaris Daerah, Inspektur dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta OPD terkait dari pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan dilakukan secara daring, Senin (1/8).

“Hajatan politik umumnya rentan, calon peserta butuh sumber pendanaan yang banyak dan salah satu sumbernya dari PBJ.

Untuk itu kami ingatkan lagi mandat yang diberikan kepada KPK untuk mencegah korupsi sesuai UU,” ujar Ketua Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK Maruli Tua dalam siaran tertulis diterima SIB, Senin malam (1/8).

Maruli mengingatkan, butuh komitmen kepala daerah untuk mendukung pengadaan melalui e-katalog lokal.

Ia yakin secara signifikan hal tersebut dapat menekan potensi korupsi dari PBJ.

Selanjutnya untuk tahun 2023, sambungnya, e-katalog lokal akan dimasukkan ke sub-indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).

KPK, tambah Maruli, melibatkan setiap stakeholder untuk memperkuat MCP sebagai bagian dari transformasi proses bisnis pelaksanaan tugas koordinasi pemberantasan korupsi di daerah.

KPK memastikan metode-metode pengadaan yang disediakan oleh LKPP dapat digunakan di daerah.

Turut hadir Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja sama Internasional LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih.

Ia menyampaikan bahwa mengubah kebiasaan lama ke yang baru butuh waktu dan proses pembiasaan, tetapi ia yakin manfaat penggunaan e-katalog lokal dalam PBJ lebih banyak.

Dwi menyebutkan, untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro-kecil-koperasi dalam PBJ, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2022 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022.

Instruksi kedua butir 27c berbunyi agar kepala daerah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal/toko daring.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com