Covid di Malaysia Melonjak, Komisi I DPRD Medan Minta Pemerintah Pantau Kondisi TKI


135 view
ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz
Sejumlah WNI terdampak "lockdown" di Malaysia akan dipulangkan ke Sumatera Utara dari Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa, 31 Maret 2020. Ilustrasi.
Medan (SIB)
Malaysia darurat Corona, angka kematian harian melonjak membuat otoritas negara tersebut memperketat pembatasan pergerakan enam titik. Negara Indonesia khususnya Kota Medan juga diimbau berhati-hati karena mempunyai banyak kunjungan khususnya TKI dan perobatan, sehingga jalur-jalur keluar masuk orang dari luar negeri harus benar-benar diperketat.

Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong membenarkan pandemi Covid yang melonjak tinggi di negeri jiran tersebut. Politisi PKS ini mengaku prihatin dengan kondisi itu. Tapi dia yakin, pemerintah kerajaan Malaysia dapat bangkit dan menjaga warganya dengan baik.

“Kami meminta imigrasi kerajaan Malaysia menjaga kuat pelabuhan-pelabuhan dan penjagaan perbatasan. Kalau pelabuhan udara dan laut serta terminal di Sumatera Utara yakin sudah terkordinir dengan baik sesuai perintah Presiden Joko Widodo,” kata Rudiyanto kepada wartawan, Kamis (6/5).

Rudiyanto juga meminta Pemko Medan khususnya Gugus Tugas Covid lebih kuat lagi melakukan pengawasan di mall-mall. Agar masyarakat yang berkumpul di sana tetap mematuhi protokol kesehatan. “Jangan pula mall-mall menjadi klaster baru Covid,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I Parlindungan Sipahutar mengatakan, prosedur keluar dan masuk ke Indonesia dan Malaysia harus lebih ketat. Semua harus melalui karantina yang lebih cermat dan teliti, melihat kondisi Malaysia pandemi Covid sedang berkecamuk sedangkan di Indonesia wabah virus corona juga belum ada menunjukkan grafik penurunan.

“Semua pihak harus bisa menahan diri, kalau merasa tidak begitu penting kali bepergian ke Malaysia sebaiknya ditunda saja. Begitu juga para TKI yang sedang bekerja di sana, kalau memang mau pulang, proses karantina yang ketat harus dijalani. Karena pemerintah juga menerapkan larangan mudik lebaran mulai tanggal 6 -16 Mei,” terang Sekretaris Fraksi P Demokrat ini.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi I lainnya yakni Robby Barus. Politisi PDI Perjuangan ini mengimbau agar pemerintah melalui KBRI dan perusahaan jasa tenaga kerja pengirim TKI mesti memantau kondisi serta perkembangan kebijakan pemerintah Kerajaan Malaysia untuk para pekerja migran.

“Harus dipantau apakah TKI kita dirumahkan atau masih bekerja. Kalau dirumahkan apakah mereka masih digaji dan diberi makan. Jika nanti ada kebijakan pemerintahan Malaysia bahwa pabrik di sana ditutup dan pekerja Indonesia dipulangkan, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan kepulangan mereka dan ruangan karantinanya. Apalagi banyak orang Medan yang jadi TKI di Malaysia,” tuturnya. (A8/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com