Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar

DAK, DAU Belum Terakomodir di R-APBD Tahun 2021


239 view
DAK, DAU Belum Terakomodir di R-APBD Tahun 2021
Foto Istimewa
Ilustrasi 
Pematangsiantar (SIB)
Seputar berkurangnya belanja daerah, dana transfer pusat DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 123.557.044.000 serta dana BOS Rp 23.960.400.000 belum terakomodir di R-APBD Tahun 2021 plus DAU (Dana Alokasi Umum) berkurang Rp 75.924.783.000.

Kondisi ini diuraikan Wali Kota Pematangsiantar dalam nota jawaban dibacakan Wakil Wali Kota Togar Sitorus SE MM pada rapat paripurna DPRD dipimpin Ronald Darwin Tampubolon SH (Wakil Ketua) di Gedung Harungguan, Selasa (17/11), terkait penurunan pendapatan daerah berkurang Rp 220 miliar lebih di R-APBD Tahun 2021.

Belanja daerah di R-APBD Tahun 2021 terjadi penurunan Rp 220.861.500.858, dibanding P-APBD Tahun 2020 sebanyak Rp 1,015 triliun, dijelaskan wali kota, jumlah belanja berbanding lurus dengan pendapatan.

Penurunan pendapatan signifikan akibat pertumbuhan ekonomi yang melemah secara nasional akibat dampak wabah pandemi Covid-19. Tentunya menurut wali kota, juga diikuti penurunan belanja, hal ini berdampak penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemko Pematangsiantar.

Dikemukakannya, DAU pada R-APBD Tahun 2021 adalah DAU murni pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, kemudian mengalami pengurangan, karena belum termasuk DAU tambahan diperuntukkan untuk dana kelurahan dan penggajian pegawai P3K.
Menyinggung proses penyelesaian revisi Ranperda RTRW (rencana tata ruang wilayah) dipaparkan wali kota sudah dua kali rapat teknis, guna mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari BIG (Badan Informasi Geofisial).

Dalam waktu dekat ungkap wali kota, setelah menerima hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, segera mengajukan ke Kementerian ATR/BPN, mendapatkan jadwal rapat lintas sektoral, sebagai syarat memperoleh persetujuan substantif.

Sejumlah saran fraksi agar eksekutif mengukur pengaruh wabah Covid-19 terhadap postur R-APBD Tahun 2021, memaksa dilakukan realokasi dan refocusing, dijelaskan rencana pendapatan dan belanja yang dituangkan di R-APBD Tahun 2021 merupakan perkiraan terukur, rasional dan kepastian dasar hukum penerimaannya.

Secara umum, nota jawaban tertulis wali kota atas pemandangan umum 7 fraksi di DPRD terhadap pengantar nota keuangan R-APBD Tahun 2021, diuraikan sederhana dan rasionil. Rapat paripurna DPRD ditutup, lanjutan pembahasan materi R-APBD Tahun 2021 di tingkat komisi-komisi bersama mitra kerja pimpinan OPD. (S02/d)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com