DPC Projo Karo Minta Jaksa Agung Usut Penyerobotan 250 Ha Hutan di Puncak 2000 Siosar


1.185 view
DPC Projo Karo Minta Jaksa Agung Usut Penyerobotan 250 Ha Hutan di Puncak 2000 Siosar
Foto Dok/Projo
Kawasan Hutan: Inilah kondisi kawasan hutan produksi Sibuaten III seluas 250 hektar di Puncak 2000 Siosar Kabupaten Karo, yang diduga diserobot oleh oknum  pengusaha besar dari Medan.

Medan (harianSIB.com)


DPC Projo (Pro Jokowi) Karo meminta Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MM dan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi untuk mengusut kasus penyerobotan lahan kawasan hutan produksi Sibuaten III seluas 250 hektar di Puncak 2000 Siosar Kabupaten Karo, yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha besar dari Medan.


Hal itu diungkapkan Ketua dan Sekretaris DPC Projo Karo Lloyd Reynold Ginting Munthe SP dan Imanuel Elihu Tarigan SH kepada jurnalis koran SIB Firdaus Peranginangin, Minggu (27/11/2021) di Medan menanggapi hebohnya kasus penyerobotan lahan kawasan hutan di Puncak 2000 Siosar Karo.


"Untuk menindaklanjuti komitmen Jaksa Agung dan Kapolri menghabisi mafia tanah di tanah air, kita minta Jaksa Agung dan Kapolri segera menurunkan jajarannya mengusut dan menuntaskan kasus penyerobotan lahan kawasan hutan produksi tersebut," tegas Lloyd dan Imanuel Elihu.


Menurut Lloyd, kelihatannya pengusaha besar itu kebal hukum, terbukti pilar batas kawasan hutan yang baru-baru ini dibangun pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, dirusak, kemudian perusak melakukan pemagaran lahan tersebut dengan pipa besi dan kawat berduri.


Berdasarkan data yang diperoleh Tim DPC Projo Karo, tambah Imanuel Elihu, di atas kawasan hutan produksi Sibuaten III tersebut telah terbit alas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) atas nama seseorang yang dibuat oleh salah satu notaris di Kota Medan.


Atas temuan Tim DPC Projo Karo tersebut, tambah Imanuel, pihaknya meminta Kapolri dan Jaksa Agung RI segera menurunkan Tim ke Puncak 2000, Siosar, untuk melakukan pengusutan. Sebab berdasarkan hasil pengukuran kawasan hutan oleh BPKH Wilayah I Medan, kawasan tersebut masuk dalam areal hutan produksi.


Berdasarkan hitungan DPC Projo Karo, ujar Lloyd, kasus penyerobotan lahan hutan produksi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, apalagi harga tanah di Puncak 2000 Siosar yang merupakan kawasan pengembangan wisata saat ini menjadi primadona, sangat mahal.


"Harga tanah di Puncak 2000 Siosar melonjak tinggi pasca Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur jalan menuju relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung pada 2014 yang lalu. Saat ini harga tanah mencapai Rp100.000/meter. Berarti harga 1 hektar sudah mencapai Rp 1 miliar," tegas Lloyd dan Imanuel Elihu.


Jika dikalikan 250 hektar dengan harga tanah Rp 1 miliar/hektar, tambah Lloyd, telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindak tegas siapa saja yang menguasai asset hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan.(*).

Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com