DPD FKBPPPN Toba Bertemu Ketua DPRD


286 view
DPD FKBPPPN Toba Bertemu Ketua DPRD
(Foto: SIB/Eduwart MT Sinaga)
Ketua DPRD Toba Efendi SP Napitupulu bersama Wakil Ketua Candrow Manurung, foto bersama dengan Pengurus DPD FKBPPPN Toba, Kamis (21/7). 

Toba (SIB)

DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Kabupaten Toba, bertemu dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan dijadikan sebagai petugas outsourcing.

Bahkan mereka meminta, agar petugas Satpol PP yang berstatus honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu terungkap saat Ketua DPD FKBPPPN Kabupaten Toba Juriko Simbolon bersama Wakil Ketua I Roy Simanjuntak, Wakil Ketua II Wandus Sinaga, Sekretaris Golom Sinaga, Divisi Hukum Prikson Manurung bertemu dengan Ketua DPRD Toba Effendi SP Napitupulu dan Wakil Ketua Candrow Manurung di ruang rapat Gedung DPRD Toba, Kamis (21/7).

Wakil Ketua DPD FKBPPPN Kabupaten Toba Roy Simanjuntak mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 256, Satpol PP statusnya harus PNS, bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Karena sudah jelas di UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 256 disebutkan bahwa Satpol-PP itu harus PNS.Kemudian lagi di ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas menyatakan Satpol PP berstatus PNS," sebutnya.

Dalam PP No 16 itu lanjutnya, tidak disebut Satpol PP berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau outsourcing.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com