DPRD Pematangsiantar Setujui P-APBD Tahun 2021 Sebesar Rp 952 Miliar Lebih

* F-PAN Soroti Stadion Sangnaualuh

144 view
DPRD Pematangsiantar Setujui P-APBD Tahun 2021 Sebesar Rp 952 Miliar Lebih
(Foto : SIB/Harryson Manurung)
SERAHKAN : Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M Lingga SH (kanan) didampingi Ronald Darwin Tampubolon SH (wakil ketua) menyerahkan dokumen persetujuan Ranperda Perubahan APBD tahun 2021 kepada Wali Kota Hefriansyah (kiri) seusai ditandatangani bersama di sela rapat paripurna di Gedung Harungguan, Selasa (28/9). 
Pematangsiantar (SIB)
Rapat paripurna DPRD Pematangsiantar dipimpin Timbul M Lingga SH didampingi Ronald Darwin Tampubolon SH (wakil ketua) di Gedung Harungguan, Selasa (28/9), secara aklamasi menerima dan menyetujui rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2021 Rp 952.951.645.182,67 dari sebelumnya Rp 920.352.930.008.

Sekretaris DPRD, Eka Hendra SSos membaca komposisi rancangan peraturan daerah P-APBD tahun 2021 antara lain pendapatan daerah pada P-APBD Rp 863.775.064.316 sebelumnya Rp 887.919.840.742 berkurang Rp 24.144.776.426.

Belanja daerah P-APBD Rp 952.951.645.182,67 sebelumnya Rp 920.352.930.008 bertambah Rp 32.598.715.174,67. Pembiayaan daerah di P-APBD Rp 97.446.665.822,67 dari sebelumnya Rp 39.633.089.266 atau bertambah Rp 57.813.576.556,67.

Pengeluaran pembiayaan di P-APBD Rp 8.270.084.956 dari sebelumnya Rp 7.200.000.000 bertambah Rp 1.070.080.956. Pembiayaan netto P-APBD Rp 89.176.580.866,67 sebelumnya Rp 32.433.089.266, bertambah Rp 56.743.491.600,67.

Di awal rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Pematangsiantar Dr Hefriansyah SE MM, tujuh juru bicara fraksi DPRD dalam pendapat akhirnya senada menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD tahun 2021 menjadi Perda sembari menyampaikan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja eksekutif.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Bintar Saragih, juru bicara Fraksi NasDem, Tongam Pangaribuan SE MM, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ir Daud Simanjuntak MM, juru bicara Fraksi Demokrat, Ilhamsyah Sinaga dan juru bicara Fraksi Hanura, Suhanto Pakpahan SE Mhan senada mengingatkan dan mendesak supaya wali kota c/q Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pelayanan vaksinasi terhadap masyarakat termasuk pelajar.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Arif Dermawan Hubarat SPd meminta wali kota segera mengisi kekosongan jabatan pada UPTD Metreologi Kota, menempatkan ASN (aparatur sipil negara) pada jabatan yang diduduki sesuai disiplin ilmunya dan menindaklanjuti hasil audit independen pada PD Pembangunan Aneka Usaha (PAUS).

Juru bicara Fraksi PAN-PI, Hj Nurlela Sikumbang SH meminta Pemko Pematangsiantar mencari regulasi untuk menetapkan RSUD Djasamen Saragih menjadi rujukan utama BPJS Kesehatan, sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Pematangsiantar.

Stadion
Pembangunan Stadion Sangnaualuh menghabiskan biaya Rp 22 miliar yang sejak tahun 2017 belum bisa difungsikan, juga dikritik Fraksi PAN-PI Wali Kota Pematangsiantar diminta menghadirkan auditor independen untuk mengaudit proyek itu.

Permasalahan data penerima bantuan yang masuk daftar tunggu, diminta juru bicara Fraksi Demokrat Ilhamsyah Sinaga harus segera dimasukkan data-datanya. Menyangkut hal UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan koperasi, Pemko Pematangsiantar diminta memberikan perhatian kepada pengusaha kecil.

Fraksi NasDem (Nasional Demokrat) melalui juru bicaranya Tongam Pangaribuan meminta wali kota agar dalam penempatan pejabat mengisi kekosongan jabatan, bukan atas dasar politis, tetapi secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-NasDem juga menilai PD PAUS dan PD Pasar Horas Jaya kondisinya carut-marut, melenceng dari tujuan pendiriannya. Selain belum dapat memberi kontribusi untuk PAD, juga tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam hal ini Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah gagal melakukan pembinaan jajaran direksi. Terkait kegagalan dimaksud, Fraksi NasDem meminta wali kota mengevaluasi kinerja jajaran direksi dan para pengambil kebijakan lainnya dan menempatkan direksi yang profesional,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar meminta Pemko Pematangsiantar c/q Bappeda mempercepat penyelesaian revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar, mempercepat progres pelepasan lahan eks PTPN III Tanjung Pinggir.”Kedua hal ini paling sering disampaikan pada setiap pemandangan umum maupun pendapat akhir fraksi namun belum ada kemajuan signifikan, tegas Daud Simanjuntak.

Di lain kritikan Fraksi Partai Golkar mengingatkan Pemko Pematangsiantar melalui camat dan lurah untuk lebih agresif menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas pelayanan publik, terkait kebersihan drainase, permukiman, pengelolaan sampah maupun keamanan/ ketertiban lingkungan.

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah didaulat pimpinan rapat menyampaikan pendapat akhir sekaligus berharap berbagai tanggapan, saran dan harapan serta himbauan dari DPRD disampaikan dalam rapat-rapat pembahasan Ranperda P-APBD tahun 2021, menjadi masukan berguna melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. (D1/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com