DPRD Pertanyakan Status Rumah Dinas Bupati Simalungun Terkait Putusan MA Nomor: 758PK/Pdt/2018

* Tim 9 Pengadaan Tanah Dipanggil Polda

611 view
DPRD Pertanyakan Status Rumah Dinas Bupati Simalungun Terkait Putusan MA Nomor: 758PK/Pdt/2018
Foto: SIB/Jheslin M Girsang
RAPAT: Lembaga legislatif dan eksekutif Rapat Dengar Pendapat bersama eksekutif di Ruangan Komisi III DPRD Simalungun, Selasa (9/2).
Simalungun (SIB)
Anggota Komisi III DPRD Simalungun Saida Purba mempertanyakan status rumah dinas Bupati Simalungun pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 758PK/Pdt/2018.

"Bagaimana tindaklanjut status rumah dinas Bupati Simalungun, tanya Saida saat Rapat Dengar Pendapat bersama lembaga eksekutif di Ruangan Komisi III DPRD Simalungun, Selasa (9/2).

Sebagaimana diketahui, putusan MA itu menolak untuk seluruhnya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkab Simalungun terhadap kepemilikan lahan seluas 28.640 meter2 yang dimenangkan Djasarlim Sinaga selaku pihak penggugat. Di atas lahan tersebut kini telah berdiri rumah dinas Bupati Simalungun.

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan, ia adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 28.640 meter2 terletak di Hapoltakan Nagori Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593/315/2007 (bukti P1).

Selain Saida, Ketua Komisi III Erwin Saragih dan beberapa anggota Komisi III lainnya seperti Badri Kalimantan dan Johanes Sipayung juga menyinggung status rumah dinas tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Simalungun, Frans Saragih didampingi Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Simalungun Ryan Pakpahan senada menyebut, sebanyak 9 orang tim pengadaan tanah tersebut sudah 2 kali menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara.

"Tim 9 sudah 2 kali dipanggil Polda. Kita belum tahu bagaimana perkembangannya," kata Ryan.

Frans menambahkan, salinan putusan MA Nomor: 758PK/Pdt/2018 sudah diketahui dan dimenangkan Djasarlim Sinaga selaku pihak penggugat.

"Eksekusi (tanah dan bangunan) belum ada. Tim 9 yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah tersebut sudah dipanggil Polda," kata Frans sembari menyebut, tim 9 di antaranya pihak Pemkab Simalungun dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). (S05/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com