DPRD SU: Banyak Kasek SMA/SMK di Sumut Dijabat Plt, Gubernur Lamban Definitifkan

Proses Pendidikan Terancam Mandek, Keabsahan Ijazah dan Administrasi Diragukan

131 view
DPRD SU: Banyak Kasek SMA/SMK di Sumut Dijabat Plt, Gubernur Lamban Definitifkan
Foto Dok
Poaradda Nababan, Parlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Komisi E DPRD Sumut mengaku heran mengapa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkesan lamban mendefinitifkan sejumlah Kasek (Kepala Sekolah) SMA/SMK di Sumut, sehingga banyak yang masih menjabat Plt (Pelaksana Tugas) selama 1 - 3 tahun.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut Poaradda Nababan dan Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Jumat (15/10) ketika dihubungi melalui telepon menanggapi lambannya Gubernur Sumut mendefinitifkan sejumlah Kasek yang berstatus Plt.

"Setahun lalu, saat guru-guru menyampaikan kekuatirannya ke Komisi E terkait dengan masih banyaknya Kasek SMA/SMK di kabupaten/kota menjabat Plt, kita sudah mengingatkan Gubernur Sumut agar segera mendefinitifkannya. Tapi hingga kini belum ada realisasinya," ujar Poaradda.

Melihat fakta tersebut, Poaradda mengaku sangat prihatin terhadap kondisi pendidikan Sumut saat ini, karena arahnya semakin tidak jelas serta manajemennya terkesan amburadul, sehingga diharapkan kepada Gubernur segera mengangkat seluruh Kasek yang masih menjabat Plt, agar dunia pendidikan di Sumut tidak semakin terpuruk.

"Gubernur Sumut harus memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan. Jangan memperlama-lama Kasek berstatus Plt, supaya arah pendidikan Sumut makin jelas," kata politisi PDI Perjuangan ini sembari menambahkan, apa yang bisa dilakukan seorang Kasek yang belum definitif, tentunya tidak bisa mempertanggungjawabkan dana BOS maupun anggaran lainnya.

Poaradda berharap mekanisme pengangkatan Kepala SMA/SMK juga nantinya hendaknya melalui jenjang karier atau jabatan. Jangan sampai lebih tinggi golongan para guru daripada Kasek, karena efeknya hasil pendidikan tidak akan maksimal.

Sementara itu, Parlaungan Simangunsong menyesalkan masih banyaknya Kasek dijabat Plt, sehingga ijazah para murid SMA/SMK yang lulus dan ditandatangani kepala sekolah berstatus Plt diragukan keabsahannya. Begitu juga laporan pertanggungjawaban dan BOS yang ditandatangani seorang kepala sekolah berstatus Plt pun bakal dipertanyakan.

“Tidak main-main imbasnya bisa kepada keabsahan ijazah peserta didik yang lulus, karena yang menandatangani ijazah itu harus kepala sekolah, tidak boleh Plt. Sangat disayangkan siswa yang lulus ini, kalau tak diakui karena ditandatangani Plt. Bagaimana mau menukar ijazah itu nantinya?,” tandas Parlaungan.

Begitu juga dalam pencairan dana BOS, kalau yang menandatangani Plt, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya akan menjadi persoalan hukum. Bukan hanya soal proses belajar mengajar saja yang terkendala, tambah Parlaungan, tapi juga administrasi diragukan keabsahannya. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com