DPRD SU: Jalan Desa Sukajulu - Kutambaru Punti - Kuta Kendit Karo 25 Tahun “Hancur-lebur”

* Minta Gubernur Keluarkan Pergub Pengalokasian Anggarannya Dari APBD Sumut

97 view
DPRD SU: Jalan Desa Sukajulu - Kutambaru Punti - Kuta Kendit Karo 25 Tahun “Hancur-lebur”
Foto Istimewa/harianSIB.com
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Ingan Amin Barus
Medan (SIB)
Anggota Komisi D DPRD Sumut Ingan Amin Barus sangat prihatin melihat kondisi jalan Desa Sukajulu - Kutambaru Punti - Batumamak Kecamatan Tigabinanga - Polatebu Kecamatan Kutabuluh - Desa Kutambelin Kecamatan Laubaleng - Desa Kutapengkih - Cerumbu - Kutakendit Kecamatan Mardinding Karo, sudah 25 tahun "hancur-lebur" tak tersentuh pembangunan.

"Jalan sepanjang 39 Km yang berada di wilayah 3 kecamatan tersebut saat ini kondisinya hancur-hancuran, hanya bisa dilintasi roda empat gardan dua sejenis Jeep Hardtop, sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk memasarkan hasil pertaniannya ke ibukota kecamatan," ujar Ingan Amin Barus kepada wartawan, Rabu (24/11) di DPRD Sumut.

Berdasarkan informasi yang diterima Ingan Amin Barus, anggaran Pemkab Karo kelihatannya tidak sanggup untuk membangun jalan yang sudah "babak-belur" tersebut, sehingga selama 25 tahun lebih tidak pernah tersentuh pembangunan.

Melihat situasi itu, politisi Partai Gerindra Sumut itu berusaha mencari solusinya dengan menemui Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, agar jalan yang menghubungkan delapan desa dimaksud bisa dialokasikan anggaran perbaikannya di APBD Sumut.

"Dari hasil diskusi kita dengan Dinas BMBK Sumut, jika anggaran Pemkab Karo tidak mampu, satu-satunya cara untuk memperbaiki jalan menuju desa yang terkenal penghasil jagung dan jeruk tersebut, hanya melalui anggaran APBD Sumut," tegas Ingan Amin Barus.

Artinya, tambah Ingan, Bupati Karo meminta kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) guna memperbaiki jalan kabupaten itu dialokasikan anggarannya di APBD Sumut, mengingat Pemkab Karo tidak mampu memperbaikinya.

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi D yang sangat getol memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan ke Kabupaten Karo ini mengharapkan kepada Bupati Karo untuk segera menemui Gubernur Sumut, guna menyampaikan permohonan perbaikan jalan menuju delapan desa yang berada di tiga kecamatan tersebut.

"Jalan menuju delapan desa itu merupakan jalan kabupaten, bukan jalan provinsi, sehingga Gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk memperbaikinya atau mengalokasikan anggarannya di APBD Sumut, agar tidak menyalahi aturan hukum," tandas Ingan. (A4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com