Medan (harianSIB.com)
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian SPd I menegaskan, kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan minyak goreng (Migor), terhitung 28 April 2022 ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Ada yang pro dan kontra serta ada yang optimis maupun pesimis.
"Satu sisi pelarangan ekspor CPO dan Migor ini memang hitung-hitungannya akan meningkatkan pasokan dalam negeri. Namun disi lain muncul kekhawatiran, stok CPO domestik akan banjir, sehingga pabrik kelapa sawit akan mengurangi pembelian TBS dari kebun sawit," ujar Ahmad Hadian kepada wartawan, termasuk jurnalis koran SIB Firdaus Peranginangin, Selasa (26/4/2022) di DPRD Sumut.
Ditambahkan, Sekretaris Fraksi PKS ini pelarangan belum diterapkan, tapi di lapangan sudah dirasakan oleh pemilik kebun sawit dengan turunnya harga TBS sangat drastis, yang sebelumnya Rp3000/Kg sekarang hanya Rp1.700/Kg, sehingga larangan ekspor ini malapetaka bagi petani sawit.
Berkaitan dengan itu, Ketua DPW PKS Sumut Bidang Tani dan Nelayan ini meminta pemerintah agar mencari solusi yang tepat, untuk mengatasi masalah besar perekonomian negara yang awalnya dipicu oleh kelangkaan minyak goreng ini.
"Kebijakannya harus komprehensif, jangan sektoral. Alih-alih hendak menurunkan harga Migor, malah menyengsarakan para petani sawit," ujar Ahmad Hadian sembari menambahkan, penurunan harga TBS ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan konflik, sebab tak mungkin para petani sawit bertahan.
Secara khusus politisi vokal ini meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas Perkebunan Sumut untuk sigap mengantisipasi masalah penurunan harga TBS ini. Jangan sampai terjun bebas, tanpa terkendali, karena Gubernur Sumut memiliki wewenang dalam pengaturan harga TBS melalui Permen Pertanian No1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
"Hanya saja dalam penentuan harga TBS tersebut, perlu melibatkan salah satu komponen nilai ekspor CPO dan penjualan CPO lokal dari perusahan kelapa sawit, sehingga kebijakan melarang ekspor CPO tentunya nilai penjualan perusahaan pun akan terkoreksi turun," katanya.
Diakhir keterangannya, Ahmad Hadian meminta pemerintah agar benar-benar mengkaji pelarangan ekspor CPO secara komprehensif. Jika dibiarkan berlama-lama, akan menurunkan devisa negara dari sektor ekspor CPO.
"Selain itu, akan berdampak pada sektor lainnya dan yang paling nyata, penghasilan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dari potongan tarif ekspor CPO akan nihil, serta nasib program subsidi Bio Diesel dan program bantuan para pekebun untuk peremajaan sawit semakin tidak jelas," ujarnya seraya berharap semoga tidak terjadi gejolak ekonomi yang semakin parah.(*).
