DPRD SU Godok Ranperda Hukum Adat Bela Hak-hak Masyarakat Adat


180 view
DPRD SU Godok Ranperda Hukum Adat Bela Hak-hak Masyarakat Adat
Foto Dok
Pantur Banjarnahor
Medan (harianSIB.com)
Anggota F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Pantur Banjarnahor menegaskan, Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang sedang "digodok" lembaga legislatif, harus benar-benar membela hak-hak masyarakat adat.
"Ranperda yang merupakan hak inisiatif dewan ini harus benar-benar berpihak bagi masyarakat adat serta dapat melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merumuskannya," ujar Pantur Banjarnahor melalui relisnya yang diterima Jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Sabtu (3/7/2021) di Medan.
Berkaitan dengan itu, tandas anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli ini, isi maupun ruh dari Ranperda ini jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat adat atau membela kepentingan pengusaha maupun golongan tertentu.
Diakui Pantur, dalam pandangan F-PDI Perjuangan, sehubungan masih belum adanya undang-undang khusus masyarakat hukum adat, dan sampai saat ini baru diprogramkan di Prolegnas DPR RI tahun 2021, alangkah baiknya Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat ini menunggu penetapannya di DPR RI.
"F-PDI Perjuangan sependapat dengan Gubernur Sumut agar penetapan Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat ini menunggu ditetapkannya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di DPR RI," ujarnya.
Hal ini berdasarkan pertimbangan agar Ranperda yang akan ditetapkan sejalan alias tidak bertentangan dengan RUU masyarakat hukum adat itu sendiri serta tidak memiliki celah hukum merugikan masyarakat dalam pelaksanaanya.(*).

Editor
: bantors@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com