DPRD SU Kesal Dinas TPH Sumut Bantah Keluhan Petani Kesulitan Peroleh Pupuk Bersubsidi

* Dinas TPH Tidak Cukup Hanya Alokasikan Pupuk 519.693 Ton, Tanpa Ada Pengawasan Ketat

194 view
DPRD SU Kesal Dinas TPH Sumut Bantah Keluhan Petani Kesulitan Peroleh Pupuk Bersubsidi
Foto: Kolase/harianSIB.com
Ir Parlaungan Simangunsong ST IPMSalmon Sumihar Sagala

Medan (SIB)

Kalangan DPRD Sumut menyesalkan pernyataan Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Sumut melalui Kasi Pupuk Heru Suwondo yang membantah keluhan petani di Sumut kesulitan peroleh pupuk bersubsidi, karena pihaknya telah mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2022 sebanyak 519.693 ton.


Kekesalan itu dilontarkan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Selasa (29/3) di Medan menanggapi pernyataan Kadis TPH Sumut terkait terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumut.


"Untuk mengetahui para petani di Sumut kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi saat ini tidak cukup hanya untuk mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi, tapi Dinas TPH Sumut harus turun ke lapangan mengawasi pendistribusiannya, agar tidak terjadi penyelewengan," tegas Parlaungan.


Ditambahkan anggota Komisi E ini, secara teori memang kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumut sangat mencukupi, tapi faktanya di tingkat petani, hampir setiap kabupaten di Sumut para petani sangat kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, sehingga mereka mengalami kerugian besar akibat gagal panen.


Sebagai bahan penjelasan kepada Dinas TPH Sumut, saat ini di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Simalungun dan kabupaten lainnya, sudah terjadi keanehan, bahwa pupuk bersubsidi tidak ada di kelompok tani maupun agen resmi.


"Tapi, ada ditemukan beredar di pasar bebas dengan harga yang cukup tinggi, sehingga Dinas TPH Sumut harus segera melakukan pengawasan pendistribusian pupuk sebaik-baiknya, agar potensi krisis ketahanan pangan yang bisa menjurus ke krisis kemanusiaan tidak terjadi," tambah Salmon Sagala.


Dijelaskan Parlaungan dan Salmon Sagala, pertanian merupakan sektor yang paling penting untuk menunjang persediaan pangan di sejumlah daerah di Sumut, terutama kabupaten yang hampir 80 persen masyarakatnya menggantungkan hidupnya di bidang pertanian, sehingga perlu adanya pengawasan secara ketat terhadap pendistribusian pupuk dimaksud.


"Di sini kita berharap kepada Pemprov Sumut Cq Dinas TPH Sumut dan Pemkab-pemkab bersinergi serta proaktif menanggapi keluhan dan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini, bukan sebaliknya membantah keluhan petani yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi," tandas Parlaungan sembari mengingatkan distributor pupuk melakukan pendistribusian secara benar.


Perlu diingat, tambah Salmon dan Parlaungan, jika hanya mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani di Sumut sebanyak 519.693 ton, tanpa melakukan pengawasan secara ketat dalam pendistribusiannya hingga ke tangan petani, sangat rentan terjadi penyelewengan di lapangan, sehingga petani kesulitan memperoleh pupuk.


Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas TPH Sumut melalui Kasi Pupuk Heru Suwondo mengakui, pihaknya telah mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Sumut pada tahun 2022 sebanyak 519.693 ton, sehingga tidak benar petani di sejumlah daerah kesulitan pupuk.


"Pupuk diberikan selektif dengan menggunakan sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Artinya, penerima subsidi pupuk lebih dulu tergabung dalam kelompok tani untuk mengajukan RDKK agar tepat sasaran," katanya. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com