DPRD SU Minta Dinas TPH Sumut Manfaatkan Pupuk Organik Atasi Kelangkaan Pupuk

* Jangan Terus "Direcoki" Berbagai Izin Produksi Pupuk UKM Seperti Industri Besar

96 view
DPRD SU Minta Dinas TPH Sumut Manfaatkan Pupuk Organik Atasi Kelangkaan Pupuk
Foto Dok
Poaradda Nababan, Parlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut minta Dinas TPH (Tanaman Pangan dan Holtikultura) Sumut untuk memanfaatkan pupuk kompos organik yang saat ini sudah "menjamur" diproduksi UKM (Usaha Kecil Menengah), guna mengatasi kelangkaan pupuk serta menghindari keresahan dan kerugian petani setiap musim tanam atau musim pemupukan tiba.

Hal itu ditegaskan anggota F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Poaradda Nababan dan anggota FP Demokrat Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Selasa (5/10), di DPRD Sumut menanggapi kerapnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani setiap menjelang pemupukan maupun penanaman tanaman tiba.

"Dinas TPH Sumut sebaiknya berinisiatif untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Sumut dengan memanfaatkan pupuk kompos yang sudah banyak diproduksi pelaku UKM, agar petani bisa membudidayakan tanamannya dan tidak mengalami kerugian besar akibat gagal panen, dikarenakan ketiadaan pupuk," tegas Parlaungan.

Ditambahkan politisi vokal ini, kualitas pupuk kompos ini juga tidak jauh beda dengan kualitas pupuk anorganik (pupuk kimia), sehingga diharapkan kepada para petani jangan ragu menggunakannya. Apalagi pupuk organik (kompos) tersebut bisa menyeimbangkan organik dan kimia terhadap tanah yang sudah tandus (capek karena ditanami secara terus-menerus).

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi E ini mengingatkan Dinas TPH Sumut secepatnya mensosialisasikan pupuk kompos yang diproduksi UKM ini kepada petani serta memprioritaskan peredarannya di toko-toko pupuk hingga pelosok desa, agar masyarakat bisa memanfaatkan pupuk natural untuk pemulihan, penyuburan dan penggemburan tanah.

Menyikapi hal itu, Poaradda sangat setuju agar pupuk kompos produksi UKM ini segera booming di tengah masyarakat petani, dengan dorongan berbagai pihak, sehingga pengusaha rumahan tersebut bisa menggeliat ekonominya di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.

"Semua pihak harus mendukung pelaku UKM. Bagi siapa saja yang mengganggu industri pupuk UKM, dengan menakut-nakuti soal perizinan, berarti telah merusak perekonomian rakyat dan wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum," tegas Poaradda sembari mengajak semua pihak untuk tetap melindungi pelaku UKM demi peningkatan perekonomian masyarakat.

Poaradda bahkan mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah di Sumut agar jangan terlalu mempermasalahkan segala bentuk izin produksi pupuk UKM dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, karena untuk berproduksi saja mereka sedang kesusahan. Hendaknya jangan terus "direcoki" berbagai izin layaknya industri besar. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com