DPRD SU Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadisdik Terkait Amburadulnya Pelaksanaan PPDB Online


334 view
DPRD SU Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadisdik Terkait Amburadulnya Pelaksanaan PPDB Online
Foto: Jurnalis Koran SIB/Firdaus Peranginangin
Soroti: Ketua F-PKS DPRD Sumut, Jumadi, Wakil Ketua, Hendro Susanto, Dewan Penasehat F-PKS Hariyanto, Misno Adi Syahputra dan anggota fraksi Abdul Rahim Siregar, Dedi Iskandar dan Hanafi Ismed msnyoroti amburadulnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK sederajat di Sumut, saat melauncing  "Hari Aspirasi F-PKS", di DPRD Sumut, Rabu (30/6/2021).

Medan (harianSIB.com)


Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut meminta Gubernur mengevaluasi kinerja Kadisdik Sumut Syaifuddin terkait amburadulnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK sederajat, sehingga menimbulkan keresahan para orang tua.


Hal itu dikatakan Ketua F-PKS DPRD Sumut, Jumadi didampingi Wakil Ketua, Hendro Susanto, Dewan Penasehat F-PKS Hariyanto, Misno Adi Syahputra dan anggota fraksi Abdul Rahim Siregar, Dedi Iskandar dan Hanafi Ismed kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Rabu (30/6/2021), saat melauncing "Hari Aspirasi F-PKS" di DPRD Sumut.


Melihat pelaksanaan PPDB online yang karut-marut tersebut, Jumadi dan Hendro Susanto menilai Kadisdik telah merusak semangat prioritas pembangunan di Sumut sesuai visi misi Gubernur/Wakil Gubernur, serta menciderai semangat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.


"Selain meminta evaluasi kinerja Kadisdik, kita juga mendorong Inspektorat Sumut mengaudit pelaksanaan dan sistem aplikasi PPDB online sekaligus menyampaikan hasilnya ke publik, sehingga orang tua murid mengetahui secara pasti apa kendalanya," ujar Hendro.


Abdul Rahim Siregar menambahkan, persoalan ini seharusnya bisa diatasi dengan kordinasi yang baik antara sesama pemangku jabatan di lingkungan Disdik Sumut. Tapi karena tidak adanya koordinasi, para anak didik dan orang tua jadi korban.


Dari penjajakan yang dilakukan F-PKS, tambah Abdul Rahim, ada empat kekacauan pelaksanaan PPDB online 2021 melalui sistem aplikasi ini. Pertama, penyelenggara tidak mempersiapkan aplikasi secara baik sehingga menyebabkan terjadi kekacauan.


Kedua, hasil registrasi yang keluar justru berbeda dari pilihan para orang tua siswa. Ketiga, di dalam aplikasi itu tidak terlihat jalur pendaftaran yang hendak dipilih, sehingga membingungkan para orang tua murid.


Keempat, ujar Jumadi, kondisi tersebut diperparah dengan ketidaksiapan panitia di lapangan, sehingga menambah amburadulnya proses PPDB online. Padahal tahun sebelumnya tidak separah tahun ini. Tapi sekarang semua aplikasi baik jalur afirmasi, zonasi dan perpindahan orang tua bermasalah. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar