DPRD SU Minta Gubernur Koordinasi Dengan Presiden Terkait Pembagian DBH Perkebunan


249 view
DPRD SU Minta Gubernur Koordinasi Dengan Presiden Terkait Pembagian DBH Perkebunan
Foto Dok
Zeira Salim Ritonga
Medan (harianSIB.com)
Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berkoordinasi langsung dengan Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk meminta dana bagi hasil (DBH) dari sektor perkebunan minimal 30 persen untuk Sumut.

"Dengan menemui Presiden secara langsung, dianggap lebih efektif, karena Sumut sudah lama mendambakan DHB dari sektor perkebunan yang termasuk primadona sebagai penambahan anggaran pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini," ujar Zeira Salim Ritonga kepada Jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Sabtu (27/11/2021) di Medan.

Ditambahkan Bendahara DPW PKB Sumut itu, Gubernur berkewajiban untuk terus mengingatkan pemerintah pusat, guna mendorong direalisasikannya pembagian DBH ke Sumut. Jika perlu DPRD Sumut, Pemprov Sumut dan seluruh kepala daerah di Sumut berangkat ke Jakarta bertemu dengan Presiden meminta "jatah" DBH dari sektor perkebunan.

"Kita sangat mengapresiasi Gubernur yang mengingatkan kembali pemerintah pusat akan pembagian DBH dari sektor perkebunan, saat Wapres Ma'ruf Amin datang ke Medan," ujarnya sembari menambahkan, pihaknya di lembaga legislatif tidak pernah bosan meminta ke Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI, agar dapat menindaklanjutinya dengan mendorong dibuatkan peraturan pemerintah mengenai pembagian DBH perkebunan tersebut.

Sangat miris memang, tandas Wakil Ketua Komisi B ini, selama ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak pernah mendapatkan apa-apa dari sektor perkebunan sawit di daerah ini, kecuali pajak. Padahal Sumut merupakan penyumbang terbesar ke pemerintah pusat dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Apalagi saat ini, tambah Zeira, banyak korporasi besar yang menguasai lahan sawit di daerah yang uangnya dibawa semua ke ibukota. Sisi lain, kutipan CPO di luar pajak yang dilakukan pemerintah pusat untuk membantu petani tidak berjalan efektif, sehingga daerah ini tetap "gigit jari" alias tidak dapat menikmati DBH tersebut.

"Pertanyaannya, ke mana DBH dari sektor perkebunan tersebut digunakan. Padahal sudah puluhan tahun dana dari sektor perkebunan "dikeruk" pemerintah pusat dari daerah. Sementara daerah hanya mendapatkan "limbahnya" saja atau tidak dapat menambah PAD sebagai sumber kekuatan pembagunan," katanya seraya berharap kepada pemerintah pusat dan DPP RI dapat mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap pembangunan daerah.

Dari penjelasan Pemprov Sumut kepada DPRD Sumut, DBH dari sektor perkebunan sawit tersebut belum menjadi bagian dari dana transfer umum pemerintah pusat kepada daerah, sehingga perlu didorong terus agar DBH tersebut dimasukkan dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.(*).

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com