Mengatasi Kelangkaan Pupuk

DPRD SU dan Dinas TPH Sepakat P-APBD 2022 Difokuskan ke Anggaran Pupuk Organik


149 view
DPRD SU dan Dinas TPH Sepakat P-APBD 2022 Difokuskan ke Anggaran Pupuk Organik
Foto : iStockphoto
Ilustrasi.

Medan (SIB)

Komisi B DPRD Sumut dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Sumut sepakat agar P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2022 difokuskan kepada pengalokasian anggaran pupuk organik, guna mengatasi kekurangan dan kelangkaan pupuk bagi petani.


Hal itu diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian kepada wartawan, Jumat (20/5) di DPRD Sumut sesuai dengan usulannya kepada Dinas TPH Sumut.


Berkaitan dengan itu, politisi PKS ini mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera melakukan launching atau pencanangan program Go Organic secara resmi dan bisa lebih serius, agar bisa diketahui para petani dan memanfaatkannya.


"Tujuan utama membudidayakan pupuk organik ini adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui upaya perbaikan struktur tanah dan pemulihan lahan dengan menggunakan pupuk organik, sebab selama ini yang digunakan adalah pupuk non organik,” ungkap Ahmad Hadian.


Anggota dewan dari dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini mengatakan, budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang mengacu standar organik yang telah ditetapkan dan disahkan oleh sebuah badan independen.


”Syarat utama budidaya padi organik, tidak boleh menggunakan pestisida dan pupuk dari bahan kimia sintetis, pemeliharaan kesuburan tanah melalui proses alami yaitu menggunakan pupuk dan pestisida organik, penggunaan benih dari pengelolaan benih organik,” ujarnya.


Selain memfokuskan pengalokasian anggaran pupuk organik di P-APBD Sumut, lanjut Ahmad Hadian, Dinas TPH Provinsi Sumut juga harus punya demplot (lahan percontohan) budidaya padi full organik sebagai contoh bagi petani serta inovasi teknologi budidaya padi organik menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan.


Dalam kaitan ini, tambah Sekretaris F-PKS DPRD Sumut ini, Dinas TPH harus melatih petani agar pandai memproduksi pupuk organik. Dinas TPH juga harus memfasilitasi petani dengan peralatan produksi pupuk organik melalui bansos (bantuan sosial). (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com