DPRD Sebut Pemkab Labusel Tidak Alokasikan Dana Bansos di APBD 2022


177 view
DPRD Sebut Pemkab Labusel Tidak Alokasikan Dana Bansos di APBD 2022
Foto: Dok/Google Images
Ilustrasi.
Kotapinang (SIB)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labusel, H Zainal Harahap buka suara terkait tidak adanya dana Bantuan Sosial (Bansos) dialokasikan dalam APBD tahun 2022 Kabupaten Labusel, kecuali untuk rumah ibadah dan bantuan pendidikan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, sejak awal Pemkab Labusel memang tidak mengalokasikan dana Bansos untuk forum kemitraan pemerintah maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) serta lembaga lainnya. Menurutnya, di dalam KUA-PPAS pun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengalokasikan anggaran Bansos tersebut.

"Badan Anggaran DPRD sudah mempertanyakan kepada TAPD terkait tidak adanya pengalokasian dana Bansos tersebut dan meminta untuk dialokasikan. Nanun Pemkab tetap ngotot itu ditiadakan. Bahkan, Bupati lebih memilih mensahkan APBD 2022 menggunakan payung hukum Perkada daripada Perda, jika dana Bansos dialokasikan," katanya kepada wartawan, Kamis (23/12).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labusel itu juga menyebut, selama pembahasan hingga APBD tahun 2022 disahkan, bupati tidak pernah sekalipun hadir. Karenanya ia mengaku sangat keberatan jika kemudian DPRD seolah-olah dituding menjadi penghambat pengalokasian dana Bansos tersebut.

"Saya bersama 27 anggota dewan yang turut dalam pembahasan tahu betul prosesnya. Jadi saat ini seolah-olah dewan yang menghambat. Dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi terkait eksaminasi atas Perda APBD tahun 2022, kami akan mempertegas kembali permasalahan ini, agar semuanya jelas," katanya.

Dikatakan, pemangkasan dana Bansos yang terkesan brutal tersebut bukan kemauan DPRD, melainkan Pemkab. Menurutnya, pemangkasan dilakukan dengan alasan pengoptimalan anggaran untuk proyek infrastruktur.

"Kalau memang Ormas dan forum kemitraan pemerintah yang sudah mengajukan Bansos namun tidak dipenuhi ingin mengetahui persisnya, kami siap rapat dengar pendapat, agar semua dibeberkan secara gamblang," katanya.

APBD tahun 2022 Kabupaten Labusel telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kabupaten Labusel, akhir Nopember lalu. Dalam APBD tersebut, anggaran Bantuan Sosial (Bansos) terhadap sejumlah organisasi dan forum kemitraan pemerintah dipangkas habis.

Pemangkasan dilakukan agar postur anggaran untuk pembangunan lebih besar. Sejumlah organisasi yang tidak menerima Bansos sama sekali diantaranya, MUI, FKUB, FKDM, KONI, KNPI, Organda, dan lain-lain. (SS18/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com