DPW PSI Sumut Tolak Keras Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako


132 view
DPW PSI Sumut Tolak Keras Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako
Foto Dok
HM Nezar Djoely ST
Medan (SIB)
Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Sumut HM Nezar Djoely ST menolak keras rencana pemerintah memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap sembako (sembilan bahan pokok), karena dipastikan akan menambah beban masyarakat yang kini sedang terhimpit imbas dari pandemi Covid-19.

"Rencana pemerintah tersebut harus dikaji ulang dan dipertimbangkan matang-matang dengan melihat berbagai kemungkinan dampak yang terjadi akibat dikenakan PPN terhadap sembako, guna menghindari kebangkrutan di tengah-tengah masyarakat," ujar Nezar Djoely kepada wartawan, Sabtu (12/6) di Medan.

Nezar mengharapkan agar pemerintah mendengarkan masukan dan saran dari berbagai pihak dalam pembahasan aturan ini dan jangan tergesa-gesa memberlakukannya, karena dengan mengenakan PPN sembako ini tentu akan memiliki dampak yang sangat besar kepada masyarakat.

“Pemerintah kita harapkan lebih arif dan bijaksana dalam menjaga harga sembako agar tetap stabil di pasar, bukan malah sebaliknya membuat rakyat sedih dengan mengenakan PPN," tegas Nezar sembari mengatakan, PSI di seluruh tanah air jelas menolak rencana pemerintah tersebut, karena sangat tidak sejalan dengan harapan rakyat.

Sebagaimana diketahui, tambah mantan anggota DPRD Sumut ini, pemerintah berencana mengenakan PPN sembako sebagaimana tercantum dalam draf RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Dalam Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Tapi dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN," ujarnya.

Sembako merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan ada 13 kategori yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

"Kita ingatkan pemerintah agar tidak terlalu bernafsu mengesahkan tarif PPN sembako ini, karena dipastikan akan mendapat perlawanan atau aksi protes dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang sudah sangat terpuruk ekonominya di masa pandemi Covid-19 ini," tegasnya.(A4/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com