Dewan Pakar Golkar: TNI, Polri, NU dan Partai Nasionalis Harus Menyatu Memayungi NKRI


182 view
Dewan Pakar Golkar: TNI, Polri, NU dan Partai Nasionalis Harus Menyatu Memayungi NKRI
Istimewa
Capt Dr Anthon Sihombing
Pematangsiantar (SIB)
Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar), Capt Dr Anthon Sihombing berpendapat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasionalis harus tetap menyatu memayungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mensejahterakan rakyat.

"Indonesia akan aman dan pemerintah mampu mewujudkan cita-citanya untuk mensejahterakan, kalau di republik ini TNI, Polri, NU dan Partai Nasionalis tetap berkibar. Jika salah satu dari komponen tersebut hilang, bangsa ini akan kewalahan membangun kebersamaan," kata Doktor Menajemen Ilmu Pemerintahan tersebut kepada SIB, Jumat (28/5).

Anthon Sihombing menyebut, sekarang ini, sudah sangat berkurang simbol-simbol positif mengenai keberagaman suku, agama dan budaya. Bahkan, ada pihak-pihak ataupun kelompok tertentu, yang ingin mengganti suatu ideologi yang mereka inginkan. "Bangsa kita ini sekarang larut membahas perbedaan. Perbedaan ini adalah berkat yang diberikan Tuhan, seharusnya menjadi kekayaan kita bersama, itulah Bhinneka Tunggal Ika," ujar mantan anggota DPR RI tersebut.

Saat ini, kata Anthon, budaya Indonesia semakin menipis karena terpengaruh oleh budaya-budaya luar dan hal ini sangat merugikan kita sendiri. Contohnya, suku Jawa, saat hajatan sudah jarang menggunakan atribut-atribut Jawa. Seperti, blangkon, jarik (sarung) atau identitas suku Jawa lainnya. Suku Batak, sudah lebih cenderung memilih resepsi dari pada memikirkan acara adat, padahal ini lah kekayaan yang kita miliki.

"Demikian juga dengan generasi muda kita, tidak mengetahui atau tidak memahami, bagaimana founding fathers (pendiri) mendirikan Indonesia sampai ke RIS tahun 1949 dan tahun 1950 kembali lagi menjadi NKRI. Dan sampai sekarang tidak mengakui kemerdekaan kita secara de jure (fakta) saat RIS berjalan," tutur Anthon.

Dan, generasi muda kita juga tidak diberikan pemerintah pendidikan sejarah, mengenai asal muasal pembentukan NKRI. Karena, pra penjajahan kolonial Belanda, Bangsa Indonesia masih rakyat kerajaan ataupun kesultanan. Dan bagaimana bangsa kita diperlakukan sebagai kuli dan dikirim ke luar negeri selayaknya budak. Karena dulu, bangsa itu dibagi menjadi tiga kelas, Bangsa Eropa, Bangsa Asia dan masyarakat Inlander (pribumi).

Sehingga, pemerintah wajib menyajikan yang terbaik bagi generasi muda (nation building) yang sekarang ini semakin menipis. Sebagai Bangsa Indonesia, kita bisa melihat di kampus-kampus, generasi muda yang diharapkan membangun bangsa ini dalam kebersamaan, ternyata sebagian sudah menjadi tempat penggerak intoleransi.

"Pertanyaannya, apakah Presiden bentuknya sesudah Jokowi mampu atau mempunyai karakter yang sama dengan Presiden saat ini. Maka, untuk menopang itu, tiga komponen di atas harus dijalankan. Serta, harus memahami manifesto politik, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Bagaimana cara kita membangun bangsa ini mengikuti negara-negara lain, jika kita sibuk dengan urusan urusan internal, khususnya perbedaan," ujar Anthon.

"Contoh, menipisnya rasa empati terhadap pahlawan-pahlawan kita, antara lain hilangnya nama-nama pahlawan dari kamus sejarah yang dikeluarkan Menteri Pendidikan. Seperti, pahlawan nasional dari suku Batak yaitu, Raja Sisingamangaraja XII, Dr Ferdinan L Tobing, Mayjend TNI TB Simatupang dan Mayjend TNI DI Panjaitan. Bagaimana keluarga pahlawan tersebut menyikapi ini," cecar Anthon. (D8/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com