Kasus Korupsi Dana Penyertaan Modal

Dirut PD PAUS Pematangsiantar 2014 Dituntut 5 Tahun Penjara di PN Medan


187 view
Dirut PD PAUS Pematangsiantar 2014 Dituntut 5 Tahun Penjara di PN Medan
Foto SIB/Rido Sitompul
Mendengar : Herowin Tumpal Fernando Sinaga saat mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan JPU di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/9).
Medan (SIB)
Direktur Utama (Dirut) BUMD PD PAUS Kota Pematangsiantar tahun 2014, HTFS AP MSi, Senin (6/9) pada persidangan di Pengadilan Tipikor PN Medan, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pematangsiantar Nixon Andreas Lubis SH MSi, 5 tahun penjara dalam perkara korupsi penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) Kota Pematang Siantar tahun 2014.

“Terdakwa HTFS bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Mian Munthe SH MH.

Selain menuntut terdakwa 5 tahun penjara dikurangi selama tahanan, JPU juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 215.000.000 subsider 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Disebutkan, penyidikan terhadap perkara ini sudah dimulai tanggal 14 Desember 2015 atau sekitar 6 tahun lalu, tapi baru berproses ke tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) pada 18 Mei 2021, hingga kemudian pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Medan tanggal 27 Mei 2021.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, sebagai perusahaan daerah yang baru dibentuk maka operasional perusahaan PD PAUS berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diatur dalam Perda No 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PD Pembangunan dan Aneka Usaha.

"Sebagaimana pada pasal 7, menyatakan jumlahnya modal yang diserahkan ke PD Pembangunan dan Aneka Usaha adalah sebesar Rp 50 miliar, yang diberikan secara bertahap dan untuk tahun 2004 PD PAUS diberikan dana penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar," kata jaksa.

Dana Penyertaan Modal tahun 2014 sebesar Rp 4 miliar, akan dipergunakan untuk operasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) yang diperuntukan biaya pegawai Rp 1.994.579.306, biaya kantor Rp 1.099.617.600, biaya pemeliharaan Rp 305.000.000, biaya peningkatan SDM Rp 350.803.094 dan biaya kegiatan pameran PD PAUS Rp 300 juta.

"Bahwa dana penyertaan modal tahun 2014 tersisa adalah sebesar Rp 1.340.878.810 yang berada di Kas PD PAUS (di dalam rekening PD PAUS pada Bank BTN Pematangsiantar) dan disatukan dalam penyertaan Modal tahun 2015 yang diterima pada tahun 2015," kata jaksa.

Namun, lanjut jaksa, dalam pelaksanaannya berdasarkan perhitungan auditor Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengeluaran yang tidak benar atas pembayaran alat tulis kantor serta perlengkapan kantor.

"Diadakan CV Kartini Jaya dan CV Gavra Mandiri, atas belanja alat tulis kantor (ATK), foto copy dan cetakan dan juga atas belanja pengadaan lemari dua pintu, pengadaan lemari arsip Badan Pengawas, pengadaan lemari arsip Direksi, lemari arsip pintu kaca pada PD PAUS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 215.000.000," ucap jaksa. Untuk mendengar pembelaan terdakwa, sidang dilanjutkan pekan depan. (BR1/A17/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com