F-PDIP DPRD SU Prihatin Sumut Berada di Peringkat 7 Jumlah Kasus HIV/AIDS

* Perlu Perda Penanggulangan HIV/AIDS

138 view
F-PDIP DPRD SU Prihatin Sumut Berada di Peringkat 7 Jumlah Kasus HIV/AIDS
Foto Dok
Dr Meriahta Sitepu
Medan (SIB)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut sangat prihatin melihat tingginya jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di daerah ini dari tahun 1987 - 2020 mencapai 24.044 kasus, sehingga jumlah tersebut menempatkan Sumut berada di peringkat ke 7 secara nasional.

Hal itu diungkapkan anggota F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Dr Meriahta Sitepu kepada wartawan, Rabu (30/6) di DPRD Sumut menanggapi pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD Sumut Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

"Pemprov Sumut terkesan abai, sehingga jumlah kasus HIV/AIDS terus bertambah. Terbukti pada Agustus 2019 ada 9.362 kasus dan menurut Kemenkes RI jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 1987- 2020 meningkat menjadi 24.044 kasus. Jumlah ini menempatkan Sumut berada di peringkat ke-7 dalam jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS secara nasional," ujar Meriahta Sitepu.

Tingginya angka HIV/AIDS di Sumut sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan terlebih lagi di daerah ini belum ada Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS. Bisa jadi, ketiadaan Perda ini menjadi salah satu sebab tingginya penularan HIV/AIDS di tengah-tengah masyarakat.

Meriahta Sitepu yang merupakan Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut ini memandang perlunya Ranperda terkait dengan HIV/AIDS ini ditindaklanjuti, dengan memperhatikan beberapa hal, yakni harus disosialisasikan secara masif ketengah-tengah masyarakat dan terkhusus kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap pencegahan dan penanggulan HIV/AIDS

Kedua, tambah anggota dewan Dapil Binjai dan Langkat ini, Pemprov Sumut memberikan alokasi anggaran yang cukup signifikan agar kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bisa berjalan secara maksimal.

Ketiga, katanya, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dipastikan dapat menindak siapa saja yang memperdagangkan obat-obatan, alat kesehatan dan lain sebagainya yang merupakan fasilitas gratis yang seharusnya diterima masyarakat yang telah terjangkit penyakit HIV/AIDS

Keempat, ujarnya, Perda tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS juga mengatur sedemikian rupa terkait dengan rumah sakit rujukan terhadap pasien terjangkit HIV/AIDS, menjamin perlindungan dari perlakukan diskriminatif terhadap orang yang terjangkit penyakit tersebut. (A4/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com