FH UKI Kembali Gelar FGD Eksaminasi Putusan Praperadilan


177 view
FH UKI Kembali Gelar FGD Eksaminasi Putusan Praperadilan
(Foto: harianSIB.com/Victor Ambarita)
FGD : Foto Bersama usai FGD bertajuk “Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 57/Prap/2019/PN.Jkt.Sel, Telaah Yuridis Akademis Kewenangan dan Ruang Lingkup Prapreadilan” yang digelar FH UKI, di Kampus UKI Cawang, Jakarta, Selasa (12/10). 
Jakarta (SIB)
Bagi pencari keadilan, eksaminasi publik menjadi begitu penting sebagai upaya untuk menguji atau menilai dari sebuah putusan hakim apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Seperti eksaminasi publik yang digelar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) di Lantai 3, Kampus UKI Cawang, Jakarta, Selasa (12/10). Eksaminasi dalam bentuk Forum Discussion Group (FGD) ini mengambil tema “Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 57/Prap/2019/PN.Jkt.Sel, Telaah Yuridis Akademis Kewenangan dan Ruang Lingkup Prapreadilan”.

Diskusi yang dilakukan secara hibrida ini menghadirkan pembicara Dekan FH UKI Dr Hulman Panjaitan SH MH, Dr Hendri Jayadi SH MH dan Saor Siagian SH MH, serta dipandu oleh Tomson Situmeang SH MH.

“Kajian yang dilakukan ini adalah kajian ilmiah terhadap putusan praperadilan. Eksaminasi putusan pengadilan seperti ini tidak hanya kali ini saja dipercayakan kepada FH UKI. Sebelumnya juga FH UKI sudah terbiasa memberikan analisis anotasi terhadap berbagai keputusan Mahkamah Agung,” jelas Dr Hulman Panjaitan mengawali diskusi seperti dilansir dari harianSIB.com.

Perkara ini, lanjut Hulman, bermula dari adanya laporan LP/1634/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum oleh pelapor Devi Taurisa. Ada beberapa pasal yang dikenakan yakni terkait pemalsuan, penipuan, penggelapan dalam jabatan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan TPPU (Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 375 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan Pasal 4, Pasal 56 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU).

“Atas laporan polisi telah dilakukan penyelidikan/penyidikan. Juga hasil pemeriksaan Labkrim non identik,” urai dia.
Hulman membeberkan, kemudian terlapor ditahan dan sudah menjadi tersangka. Namun sempat juga terjadi penangguhan penahanan. “Ketika berkas sudah lengkap untuk diserahkan ke Kejaksaan, pihak terlapor mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan praperadilan ini, penyidikan dihentikan,” imbuhnya.

Menurut Hulman, ada dua ratio penghentian penyidikan. Pertama, untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyidikan dan penyelidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka.

Kedua, supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tetapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Lebih lanjut Hulman menganalisa putusan praperadilan tersebut hanya mempertimbangkan satu pasal dalam laporan polisi (LP) yaitu pemalsuan.

“Pertimbangannya pun hanya didasarkan kepada satu saksi. Dan putusan harusnya tidak mengikat kepada dugaan tindak pidana lain yang ada dalam LP sebelumnya karena tindak pidana tersebut tidak dipertimbangkan sebagai tidak cukup bukti,” ujar dia.

Hulman mengutarakan pelapor Devi Taurisa masih dapat melakukan upaya Hukum. “SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) hanya bersifat sementara. Perkara ini dapat dibuka kembali dengan bukti baru yang sebelumnya tidak diajukan dalam penyidikan awal. Dan legal opini dan kajian ilmiah atas putusan ini dapat dijadikan bukti baru,” pungkasnya. (R6/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com