FPN DPRD SU Usulkan Vaksinasi Massal Dialihkan ke Pos-pos Penyekatan


140 view
FPN DPRD SU Usulkan Vaksinasi Massal Dialihkan ke Pos-pos Penyekatan
Foto Istimewa
Tuahman Franciscus Purba 
Medan (SIB)
Ketua Fraksi Partai Nasdem (FPN) DPRD Sumut, Tuahman Franciscus Purba mengusulkan agar vaksinasi massal dialihkan ke alam terbuka atau ke pos-pos penyekatan PPKM Level 4 dengan menghadirkan Nakes (tenaga kesehatan) dan Satgas Covid-19 Sumut maupun Medan, dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19 secara ketat.

"Vaksinasi massal jangan lagi di areal tertutup, tapi sebaiknya di alam terbuka dengan memberdayakan pos-pos penyekatan yang ada. Dengan menugaskan para tenaga kesehatan di setiap pos untuk melayani masyarakat yang ingin divaksin, " ujar Tuahman, Rabu (4/8) di DPRD Sumut.

Menurut anggota Komisi C ini, di setiap Pos Penyekatan PPKM dipastikan banyak masyarakat yang belum divaksin, terutama yang melintas. Tapi dengan syarat melengkapi data diri. Dengan cara ini maka vaksinasiakan tepat sasaran dengan menghindari kerumunan massa.

"Teknis di alam terbuka dengan nomor antrian ini tentu beda dengan vaksinasi di dalam ruangan, sebab resiko berkerumun dan berdesak-desakan dapat dihindarkan," tandas Tuahman.

Menurutnya, vaksinasi massal tujuannya baik, untuk mengurangi angka kematian, tapi teknisnya perlu ditelaah lagi, agar kerumunan yang berisiko memicu penularan baru dapat dihindari.

Tuahman menekankan, setiap kegiatan vaksinasi yang menghadirkan massa, harus menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Itu syarat mutlak yang tertuang di dalam aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak boleh siapapun melanggarnya.

Selain itu, ada tiga aturan tambahan yang dibuat Gubernur Sumut untuk mengatasi penyebaran Covid-19, yakni Aman (memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan), Iman (menjalankan ibadah sesuai agama) dan menjaga imun agar tetap sehat yaitu dengan berolahraga dan istirahat yang cukup.

"Jika terjadi kerumunan jelas tidak sesuai dengan aturan yang kedua, ini sangat kontradiktif, maka perlu ditelaah lagi teknisnya," ujar Tuahman. Sebaiknya vaksinasi massal harus mengerahkan kekuatan tenaga kesehatan (Nakes) dari Satgas Covid-19 serta tetap mematuhi Prokes dan PPKM Level 4, agar tidak terjadi kontak fisik.

Di akhir keterangannya, Tuahman menjelaskan, vaksinasi bukanlah jaminan terlepas dari penularan Covid-19, tetapi dengan vaksin dapat menjaga tubuh dari serangan virus corona, sehingga diimbau kepada masyarakat agar jangan berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksin, guna menghindari terjadinya kluster baru Covid-19. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com