Forkopimda Binjai Ikuti Rakor Penanganan Covid-19 dengan Mendagri


183 view
Foto : harianSIB.com/Wilfrid
RAKOR : Wali Kota Binjai  H Amir Hamzah, bersama  Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai M Husein Admadja, serta unsur Forkopimda lainnya mengikuti rapat koordinasi (rakor) penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara daring, di ruang BCC, Senin (3/5/2021).
Binjai (harianSIB.com)

Wali Kota Binjai H Amir Hamzah bersama Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo, Kajari Binjai M Husein Admadja, serta unsur Forkopimda lainnya mengikuti rapat koordinasi (rakor) penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara virtual di ruang BCC, Senin (3/5/2021).

Rakor tersebut digagas Kementerian Dalam Negeri dan dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor juga dihadiri Menhub, Menag, Wamenkes, Kepala BNPB/Ketua STPC-19 Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Indonesia.

Tito Karnavian meminta seluruh pihak tidak abai terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia, terlebih saat ini negara tetangga tengah mengalami gejolak Covid-19 yang sangat mengkhawatirkan.

Tito juga mengajak seluruh kepala daerah agar satu suara dalam peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H/2021 untuk mengendalikan Covid-19 di Indonesia.

"Kenapa kita yang memberikan arahan, karena Kemendagri membawahi seluruh kepala daerah se-Indonesia," kata Tito.

Sementara Kepala BNPB Doni Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19 Nasional menjelaskan kondisi terkini situasi nasional kasus Covid-19 di Indonesia.

Doni mengatakan terdapat 11 provinsi yang cenderung mengalami kenaikan kasus aktif, utamanya di Provinsi Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan dan Lampung.

Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan tentang kebijakan nasional Presiden RI Joko Widodo soal larangan mudik lebaran tahun 2021/1442 H. Ia mengatakan belajar dari di India yang mengalami "tsunami" Covid-19, setelah Pemerintah India lengah dengan mengijinkan perayaan yang menyebabkan kerumunan massa. Pandemi Covid-19 gelombang kedua di India lebih parah dibanding sebelumnya, sehingga saat ini India dianggap menjadi episentrum baru Covid-19 di Asia.

"Indonesia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Sehingga Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran tentang pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dengan masa pengetatan pra mudik 22 April-5 Mei, masa peniadaan mudik 6 Mei-17 Mei dan masa pengetatan mudik pasca lebaran 18 Mei-24 Mei," kata Budi Karya.

Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan lagi tentang implementasi Surat Edaran Menag bagi umat Islam tentang panduan ibadah bulan ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri tahun 2021/1442 H.

Dalam paparannya, Menag menekankan pada langkah-langkah konkret menjelang Idul Fitri, khususnya bagi jajaran Kementerian Agama sampai di daerah untuk mencermati pelaksanaan takbiran yang hanya dilakukan di masjid/mushalla, pelaksanaan zakat fitrah dengan memperhatikan protokol kesehatan, pelaksanaan shalat Idul Fitri dengan protokol kesehatan serta pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan di lingkungan keluarga inti dengan memaksimalkan fasilitas teknologi informasi. (*)

Penulis
: Wilfrid B Sinaga
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com