Forum Pesantren Tolak Politik Identitas serta Politisasi Agama di SU


411 view
Forum Pesantren Tolak Politik Identitas serta Politisasi Agama di SU
Foto: BSPSU /Yudha
Tolak Politik Identitas: Ketua Umum BSPSU, Yulizar Parlagutan Lubis (tengah berbaju gelap), Sabtu (23/7) di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Jalan Pelajar, Teladan Timur, Medan Kota didampingi Wakil Direktur Ponpes Darul Hikmah Medan, Yose Rizal dan ustad serta ustazah dalam kegiatan dakwah dan sikap menolak politik identitas serta politisi agama di SU. 

Medan (SIB)

Badan Silaturahmi Pesantren Sumatera Utara (BSPSU) atau forum pesantren menolak praktik politik identitas serta politisi agama di Sumatera Utara (SU). Alasannya, cara demikian dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, anak-anak muda terutama para pelajar, harus diberi pengajaran dan bimbingan agar nantinya dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terpengaruh terhadap upaya-upaya penggunaan politik identitas.


Ketua Umum BSPSU, Yulizar Parlagutan Lubis menyampaikan hal itu, Sabtu (23/7) di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Jalan Pelajar, Teladan Timur, Medan Kota. Kegiatan bertema “Menolak Politik Identitas serta Politisasi Agama” itu diitu ratusan santri dan santriyah dari tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Hadir juga Wakil Direktur Ponpes Darul Hikmah Medan, Yose Rizal dan ustad serta ustazah ponpes yang oleh panitia jumlahnya tidak kuran dari 320 orang.


Yulizar Parlagutan Lubis memastikan, politik identitas yang menghalalkan segala cara, berdampak kepada terpolarisasi masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan. "Harapan kita agar pesantren, baik tenaga pengajar dan santri dapat bersama-sama memahami dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik identitas ini," tegasnya.


Ulama dan politisi senior itu menilai, belakangan ada istilah politik identitas dan anti-politik. Antisipasinya, harus ada pendidikan politik di pesantren-pesantren, bahkan pihak pesantren beserta anak-anak didiknya belum tentu paham terkait politik dan politik identitas. “Kita harus terbuka. Lembaga-lembaga pendidikan harus terbuka, termasuk pesantren-pesantren. Harus ada fatwa jihad... kala masa kolonial saja muncul pahlawan-pahlawan pesantren berani melawan kolonial penjajah dengan fatwa-fatwa jihad untuk merebut republik ini.”

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar