Fraksi Demokrat DPRD Medan Kritisi Pendapatan Pemko Rp 5 Triliun

* Faktanya Ekonomi Sedang Tidak baik

110 view
Fraksi Demokrat DPRD Medan Kritisi Pendapatan Pemko Rp 5 Triliun
Foto Dok
Ishaq Abrar M Tarigan
Medan (SIB)
Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan berpendapat, proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp 5 triliun lebih perlu dikoreksi. Optimis dalam perkiraan perolehan pendapatan itu memang perlu, tapi faktanya kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik. Sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2 triliun lebih dianggap tidak tercapai.

Terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya Pemko Medan fokus pada belanja daerah untuk penanganan Covid-19 serta dampak sosial ekonominya. Jika kkita keluar dari krisis kesehatan, otomatis perekonomian akan kembali pulih,” kata Ishaq Abrar M Tarigan, Sekretaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan ketika membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Senin (26/7), di ruang paripurna DPRD Medan.

Dikatakannya, masih banyak permasalahan dalam pembangunan yang harus dituntaskan dalam 5 tahun ke depan untuk menyempurnakan RPJMD ini menjadi lebih baik. Permasalahan wilayah administratif, banyak aset Pemko Medan yang berada di wilayah Kabupaten Deliserdang dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di Delisedang masih memiliki KTP Kota Medan.

Banyak masyarakat mengusulkan ke Fraksi Demokrat agar Kota Medan memperluas wilayah administratifnya dan yakin usulan tersebut akan disahuti Pemko. Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, mampu berkordinasi dengan Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut serta Pemerintah Pusat dalam mewujudkan perluasan wilayah Kota Medan.

“Demokrat juga menyampaikan, Pemko Medan sangat minim dalam membuat pilar batas wilayah Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang. Sudah sewajarnyalah kalau Pemko menjadikan salah satu agenda terkait batas wilayah ini menjadi satu agenda di RPJMD,” harapnya.

Selain itu, kata Ishaq Abrar, ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan dalam beberapa tahun belakangan ini ada ketimpangaan (Gini Ratio). Kalau Pemko tidak berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial. Dipertanyakan juga, berapa persen target Pemko Medan dalam penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Karena, masalah RTH yang dimiliki Pemko masih sekitar 7 persen dari target 30 persen.

“Apalagi ada keluhan masyarakat Medan Utara terkait wilayah tersebut akan dijadikan kawasan RTH. Apa solusi yang akan diberikan Pemko kepada masyarakat? Selain itu, permukiman kumuh sampai sekarang ini masih merupakan permasalahan penting, karena jumlah dan luasnya meningkat. Lokasinya banyak di bantaran sungai dan pinggiran kota, daerah industri, pelabuhan dan daerah pinggir kota. Bagaimana cara menyelesaikan ini,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Demokrat menyoroti minimnya perhatian Pemko terhadap pendidikan anak usia dini masih sangat rendah yakni di bawah 50 persen. Perhatian Pemko belum 100 persen terhadap satuan pendidikan anak usia dini. Terbukti, sulitnya pengurusan izin pendirian/perpanjangan pendirian satuan pendidikan anak usia dini, bantuan insentif guru paud juga sangat minim, jauh dari standar UMK. Kemudian para pendidik tidak mendapat bantuan BPJS Kesehatan gratis serta tidak ada lagi pemberian satuan rehab sarana/prasarana serta bantuan alat permainan edukatif yang dibutuhkan anak usia dini. (A8/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com