Fraksi PDI-P DPRD Medan Dukung Jaksa Agung Hukum Mati Koruptor


565 view
Fraksi PDI-P DPRD Medan Dukung Jaksa Agung Hukum Mati Koruptor
Foto Dok
Robi Barus
Medan (SIB)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung usulan Jaksa Agung, ST Burhanuddin agar koruptor dihukum mati agar ada efek jera. Diharapkan DPR RI ikut mendukung dalam membuat undang-undangnya. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Robi Barus SE kepada wartawan, Jumat (26/11).

Menurut anggota Komisi I ini, kasus korupsi di tanah air semakin merajalela, bahkan banyak OTT yang dilakukan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tapi tidak menurunkan jumlah koruptor di tanah air. Kalau koruptor dihukum mati diyakini ada efek jeranya, orangpun tidak akan berani lagi korupsi.

“Jika ada pejabat mau korupsi pasti dia dibayangan-bayangi hukuman mati. Bayang-bayang itu pasti menghantui, selihai apapun orang itu korupsi, yakinlah pasti ciut nyalinya, disinilah terjadi efek jera itu, terlebih ada contoh orang yang dieksekusi mati karena korupsi," kata Robi.

Salah satu negara yang sudah menerapkan hukuman mati kepada koruptor kata Roby Barus adalah Cina. Negara tirai bambu ini menerapkan hukuman mati bagi orang yang menggelapkan uang negara dalam jumlah atau besaran tertentu.

Maka tidak heran, Cina jadi negara maju di dunia, kemajuannya sangat pesat sudah menyamai Amerika dan Eropa. Karena kalau uang tidak dikorupsi, maka anggaran negara utuh untuk pembangunan dan kesejateraan rakyat.

“Maka sudah sepantasnya hukuman mati diterapkan di Indonesia, karena selama ini hukuman badan tidak memberi efek jera. Pasalnya, sebesar apapun uang dikorupsikan, setelah lewat masa hukumannya akan bebas. Koruptor bebas, sementara uang yang dikorupsinya tidak kembali. Cara ini menimbulkan koruptor-koruptor baru, maka untuk memutus rantai koruptor, harus dihukum mati,” tegasnya.

Ketika ditanya, apakah jika hukuman mati diterapkan maka pejabat akan takut menggunakan anggaran sehingga serapannya rendah, Robi Barus mengatakan masih banyak orang di Indonesia benar-benar bekerja dengan jujur. Kalau merasa takut atau tidak mampu, wali kota tinggal mencopotnya saja dan menggantikannya kepada orang yang lebih memiliki kredibilitas dan kapabilitas.

“Kenapa harus takut menggunakan anggaran, gunakan saja dengan baik dan benar. Kalau bekerja dengan ikhlas dan jujur, tentu tidak akan ada penyelewengan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada melihat temuan penyalahgunaan anggaran,” tuturnya. (A8/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com