Fraksi Partai Golkar dan PDI-P Kritisi Kualitas SDM Aparatur Pemko Pematangsiantar


169 view
Fraksi Partai Golkar dan PDI-P Kritisi Kualitas SDM Aparatur Pemko Pematangsiantar
TRIBUNNEWS.COM
Logo Golkar dan PDI Perjuangan
Pematangsiantar (SIB)
Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan DPRD kritisi kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemko Pematangsiantar semakin menurun dari WTP (wajar tanpa pengecualian) tahun 2017 menjadi WDP tahun 2018, 2019 dan 2020 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Pematangsiantar di Gedung Harungguan, Senin (12/7) sore.

Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan sangat diharapkan untuk meraih predikat WTP tahun 2021, kata Lulu Carey Gorga Purba juru bicara Fraksi Partai Golkar dan Astronout Nainggolan juru bicara Fraksi PDI-P dalam pemandangan umum, menyikapi pengantar nota keuangan Ranperda PJP APBD tahun 2020 disampaikan Wali Kota Pematangsiantar.

Lulu Carey Gorga Purba mengutarakan, dalam nota keuangan Bab II poin 2.2 strategi dan prioritas APBD Kota Pematangsiantar tahun 2020, salahsatu prioritas adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan yang akuntabel.

Indikasi ini mencerminkan, bahwa kualitas SDM aparatur Pemko Pematangsiantar terkesan tidak benar-benar ditingkatkan. Padahal, sudah dijadikan sebagai prioritas, karena hampir setiap tahun dalam laporan keuangan Pemko Pematangsiantar selalu ditemukan permasalahan yang sama, jelas Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Sedangkan Astronout Nainggolan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengutip hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Pematangsiantar tahun anggaran terakhir berturut-turut, kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) justru menurun dari WTP tahun 2017 menjadi WDP tahun 2018, 2019 dan 2020.

Hal tersebut menunjukkan secara umum pengelolaan dan pelaporan keuangan Kota Pematangsiantar semakin menurun khusus tahun anggaran 2020. Lantas dipertanyakan apa penyebab turunnya perolehan predikat tahun 2020? “Mohon penjelasan wali kota,” pintanya.

Di lain pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dipaparkan khusus laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 menjadi pengecualian, mendasari opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yakni ; kelebihan pembayaran dana BOS, kelebihan pembayaran pada Dinas PUPR, kelebihan pembayaran pada Dinas Kesehatan. (D1/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com