GPEI, BNPEI, ADKI dan KADIN Sumut Tolak Merger Pelindo1-4

* Khairul Mahalli: Merger Berpotensi Monopoli dan Menjurus Privatisasi

80 view
GPEI, BNPEI, ADKI dan KADIN Sumut Tolak Merger Pelindo1-4
Foto Istimewa
Ketua Umum (Pusat) DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli.
Medan (SIB)
Praktisi bisnis di Sumut, Khairul Mahalli, selaku Ketua Umum (Pusat) DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Ketua Umum Badan Nasional Peningkatan Ekspor Indonesia (BNPEI), Sekjend DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ADKI) dan sebagai Ketua Umum KADIN Sumatera Utara, menyatakan sikap menolak tegas rencana pemerintah yang akan menggabungkan (merger) empat perusahaan BUMN jasa pelabuhan dan maritim: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga Pelindo IV.

"Terlepas dari situasi pro-kontra dengan dampak positif--negatif atas rencana merger PT Pelindo-I hingga Pelindo IV ini, kami para pelaku usaha dan eksportir, khususnya yang empat asosiasi ini sudah bulat sepakat menolak rencana atau wacana pemerintah yang akan menggabungkan atau merger semua PT Pelindo menjadi satu perusahaan saja. Selain rawan dan berpotensi terjadinya monopoli total, merger ini juga sepertinya menjurus ke target final untuk privatisasi," ujar Khairul Mahalli melalui siaran pers khusus, Selasa (15/9).

Dia menegaskan, upaya merger keempat BUMN itu akan meniadakan persaingan pada aspek pelayanan dan biaya jasa kepelabuhanan, sehingga produk ekspor dari Indonesia bisa praktis kalah bersaing dengan produk ekspor dari negara-negara lain. Bahkan, sejak awal hingga saat ini belum ada sosialisasi yang jelas tentang program merger ini kepada para pelaku usaha ekspor yang eksis sebagai mitra Pelindo selama ini.

Selain harus dibahas dengan melibatkan semua stakeholder khususnya pemakai jasa kepelabuhanan, secara formal harus ada tolak ukur yang jelas untuk merger tersebut. Para pengusaha terutama kalangan eksportir di daerah-daerah, ujar Khairul, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan perlu tidaknya merger agar tidak terkesan semena-mena karena atau alasan Pelindo adalah milik negara (BUMN).

"Merger ini berindikasi total monopoli meskipun saat ini semua Pelindo adalah BUMN. Apakah merger ini mengarah ke target privatisasi dengan alasan penjualan saham kepada pihak asing sebagai investor, atau akan dialihkan kepada pengusaha nasional tertentu di Indonesia?.Kami harap Presiden Jokowi mencermati hal ini agar tidak diputuskan semena-mena untuk kepentingan pihak-pihak bertujuan tertentu. BUMN Pelindo saat ini bukan untuk diobok-obok di dalam negeri, tapi harusnya justru diberi kesempatan ekspansi untuk mampu mengelola pelabuhan di luar negeri seperti yang dikerjakan perusahaan jasa pelabuhan PortRotterdam (Belanda), Dubai dan lainnya." ujar Khairul serius.

Dia mencontohkan, selama ini belum ada pihak perusahaan seperti Pelindo yang berperan konkrit dalam kasus atau problem kelangkaan kontainer ekspor. Soalnya, kelangkaan kontainer untuk tujuan ekspor hingga kini masih terjadi sehingga butuh solusi dari semua pihak stakeholder kepelabuhanan. Misalnya, kontainer-kontainer eks impor yang masih berada di pelabuhan yang sudah lebih dari dua bulan, harusnya dipindahkan isinya dan dibawa ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean.

Solusi lainnya adalah agar kontainer-kontainernya dikembalikan ke pihak pelayanan atau depo kontainer, sehingga semua kontainer eks impor bisa digunakan secara prioritas untuk kebutuhan dan tujuan ekspor. Dengan solusi ini, pelayanan di depo tidak berkesempatan menaikkan tarif atau ongkos, plus operasional dan database ketersediaan kontainer eks impor yang siap untuk ekspor akan tetap akurat di kalangan operator dan pengguna jasa.

"Lagi pula, merger terhadap perusahaan jasa pelabuhan ini harus dengan pertimbangan spesifik, karena setiap pelabuhan di Indonesia punya kekhususan produk-produk dan jasa yang terkait kearifan lokal yang selama ini diperhatikan para operator pelabuhan. Kalaupun ada kasus atau problem, itu yang harus diproses, bukan perusahaannya diobok-obok untuk likuidasi, dengan dalih merger atau akuisisi," ujar Khairul mewanti-wanti. (A5/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com