Gaji Pekerja Tidak Dibayar, Warga Sita Alat Berat

* Dinas PUTR Dairi: Perusahaan Sudah Didenda Sejak 11 September

275 view
Gaji Pekerja Tidak Dibayar, Warga Sita Alat Berat
Foto SIB/Dok Jauli SH
ALAT BERAT: Alat berat proyek “Peningkatan Jalan JS Silalahi Binanga Link 142 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi disita warga karena pemborongnya tidak membayar upah jaga pekerja.
Medan (SIB)
Aparat hukum diminta turun tangan menyelidiki proses pengerjaan paket proyek “Peningkatan Jalan JS Silalahi Binanga Link 142 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi yang masa kontrak berakhir 10 September 2021. Pekerjaan senilai Rp. 4.960.159.900,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Dairi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, alat berat untuk mengerjakan proyek kini disita warga. Bahkan, akses menuju lokasi proyek diblokir karena kontraktor proyek berinisial RPK tidak membayar upah harian jaga alat berat dan beberapa pekerjaan lainnya. “Warga tidak terima dengan tingkah laku pemborongnya, masa upah jaga alat berat tidak dibayar. Kami juga tidak tahu kemana pemborongnya pergi, karena beberapa kali pekerja di lokasi mengaku pekerjaan itu telah disubkan beberapa kali,” ujar salah seorang warga sekitar yang ikut jadi pekerja jaga alat berat bermarga Marpaung ditemui di lokasi, Kamis (2/12).

Menurut Marpaung, sewa alat berat senilai Rp 200 juta dan upah jaga alat berat hingga kini tidak diselesaikan kontraktor. “Kami juga bingung mau menagih kepada siapa, soalnya direktur perusahaan berinisal HD tinggal di Medan, kita juga tidak tahu,” ujarnya.

Warga lainnya marga Sipayung juga mengatakan, menurut informasi yang dia terima, sebelumnya pekerjaan dikerjakan PT MVP, lalu disubkan ke PT Y, kemudian disubkan lagi ke rekanan marga N dan terakhir disubkan ke marga S. “Anehlah, sepertinya mereka sengaja mengaburkan jejak kontraktornya,” ujarnya.

Sipayung berharap agar aparat penegak hukum menelusuri dugaan rencana penelantaran proyek yang menggunakan uang negara tersebut.

Anehnya, kata Sipayung, PT Y saat menerima sub pekerjaan tersebut direkturnya mengaku bernama HD, namun saat Sipayung dan rekannya menelurusi di daerah Sidikalang, namanya menjadi K. Kemudian penelurusan lainnya,kontraktor direkturnya adalah RPK yang telah menyerahkan pekerjaan kepada S untuk pengerjaan gorong-gorong dan hotmix. Pekerjaan tersebut melibatkan masyarakat, namun kini warga tidak mendapat pembayaran upah kerja.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Umum DPP Lembaga Pemantau, Pembangunan dan Asset Republik Indonesia (LPPAS RI) Jauli, SH kepada wartawan, Kamis (2/12) di Medan mengatakan, melihat kronologis penuturan warga dan melihat kondisi lapangan, sudah sepatutnya aparat hukum segera bertindak. “Jangan sampai terjadi keributan di tengah masyarakat, terlebih hilangnya uang negara. Jika seperti ini sudah jelas pelanggaran, sudah bisa dilakukan upaya pencegahan kerugian negara yang lebih besar,” ujarnya.

didenda
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUTR Dairi, Ucok Anakampun, lewat pesan eletronik mengatakan, progres pekerjaan hotmix jurusan Silalahi-Binangara, Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahisabungan Dairi masih 50 persen.

Katanya, perusahaan sudah didenda sejak 11 September 2021 sampai sekarang, karena dilakukan perpanjangan waktu masa pekerjaan. "PPK sudah beberapa kali menyampaikan surat, untuk mempercepat progres pekerjaan, juga menyampaikan surat teguran," ucapnya.(A8/B03/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com