Gang Diklaim Milik Pribadi Akhirnya Sampai ke Pengadilan, PN Medan Gelar Sidang Lapangan


176 view
Gang Diklaim Milik Pribadi Akhirnya Sampai ke Pengadilan, PN Medan Gelar Sidang Lapangan
Foto SIB/Dok Karolina Purba
TEMBOK: Gang dengan bangunaan tembok diklaim milik pribadi di Jalan Abadi Gang Dame, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, gugatannya sampai ke pengadilan. PN Medan menggelar sidang lapangan Jumat (10/9).
Medan (SIB)
Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang lapangan atas sengketa gugatan keberadaan salah satu gang yang menjadi akses keluar masuk warga di Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (10/9). Perkara gugatan gang bernama Gang Dame ini tertuang dalam kasus perdata nomor 361/Pdt.G/2021/PN Mdn. Penggugat adalah Rospita Magdalena Damanik, sedangkan tergugat pertama Rosdelina Sinaga dan turut tergugat, Kepling Muhalim.

Pada sidang lapangan tersebut, Hakim Ketua Dahlia Panjaitan bersama Hakim Anggota Dominggus memantau langsung objek sengketa antara penggugat dan tergugat. Ia melihat dan mempertanyakan terkait keberadaan tiang dan tembok yang dibangun oleh penggugat. Tembok dibangun di depan gerbang warga sehingga membuat beberapa warga tidak dapat keluar dari gerbang rumahnya.

Penggugat Rospita mengatakan bahwa gang itu adalah milik orangtuanya Usman Damanik (almarhum). "Gang ini adalah tanah Bapak saya," kata Rospita menjawab pertanyaan hakim.

Karolina Purba mewakili pihak tergugat menjelaskan, tanah yang kini menjadi Gang Dame tersebut merupakan fasilitas umum (pasum) setelah adanya proses perjanjian antara Usman Damanik (orang tua penggugat) dengan Malem Samsi Purba (almarhum/suami tergugat) dan Setiadjiet (warga) tahun 2000. Dalam surat perjanjian tersebut Usman Damanik selaku pihak pertama membuat perjanjian dengan Malem Samsi dan Setiadjied selaku pihak kedua bahwa tanah yang dijadikan gang tersebut benar merupakan tanah dari Usman Damanik. Namun, sudah diganti rugi oleh pihak kedua sebesar Rp 10 juta untuk dijadikan akses gang keluar masuk warga.

"Orangtua saya sempat menawar biaya ganti rugi gang tersebut, tapi Usman Damanik bertahan dengan harga Rp 10 juta, kemudian disanggupi orangtua saya. Tapi setelah Pak Usman Damanik meninggal dunia tahun 2015, anaknya justru membangun pagar tersebut dan mengklaim gang itu masih milik orangtuanya dimana mereka menjadi ahli waris. Padahal, surat perjanjiannya ada dan kuitansi pembayarannya jelas," kata Karolina Purba (putri bungsu tergugat Rosdelina Sinaga).

Karolina sangat yakin, seluruh proses peralihan tanah yang kini menjadi gang akses keluar masuk warga tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur. Seluruh bukti mereka miliki sehingga ia sangat yakin, hakim akan mampu melihat dengan terang benderang persoalan yang ada. "Kami punya semua bukti dimana gang ini ada karena adanya perjanjian para orangtua kami dulu dengan orangtua penggugat. Suratnya lengkap, ada materai, ada tanda tangan. Jadi kami tidak tau apa motivasi dibalik gugatan tersebut. Selain itu, gang dibangun cor beton oleh Pemko membuktikan itu adalah pasum. Semoga hakim bisa melihatnya dan melihat bagaimana susahnya warga disini akibat pembangunan tembok yang membuat warga terpaksa keluar dari pintu belakang rumahnya masing-masing," ujar Karolina.

Hakim Dahlia Panjaitan juga mempertanyakan mengenai alasan dari pihak penggugat memasang tembok yang sebagian tepat berada di depan pintu gerbang warga. Menurut penggugat hal ini untuk pengamanan objek sengketa yang diklaimnya masih milik orangtuanya tersebut. "Untuk pengamanan supaya orang tidak bebas keluar masuk. Tidak apa mahal membangunnya, yang penting tanah ini nanti kan bisa kami jual mahal kan impas," ujarnya Rospita saat hakim menyinggung adanya biaya yang timbul untuk pembangunan tembok tersebut.

Dahlia menyatakan bahwa sidang lapangan tersebut merupakan salah satu cara pengadilan untuk memastikan bahwa objek perkara benar-benar ada. Dengan demikian mereka dapat meninjau legalitas dari masing-masing pihak yang berperkara terkait keberadaan gang tersebut."Soal surat apa yang dipunyai oleh penggugat maupun tergugat itu nanti akan kita periksa. Yang pasti kami turun ke sini untuk memastikan bahwa objek sengketanya benar-benar ada dan tidak fiktif," pungkasnya.

Sebelumnya, permasalahan gang ini sempat diajukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Koimisi 4 DPRD Medan . Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyetujui agar digelar RDP tanggal 19 Juli lalu di ruang rapat Banggar DPRD Medan. Tapi karena pelaksanaan PPKM Darurat maka RDP ditunda sampai akhirnya gugatan ini sampai ke PN Medan. (A8/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com