Gugatan Hukum KLB Sibolangit Kembali Ditolak PN Jakarta Pusat


347 view
Gugatan Hukum KLB Sibolangit Kembali Ditolak PN Jakarta Pusat
Foto Dok Horas Pasaribu
Muhajir

Jakarta (harianSIB.Com)


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, yang menggugat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.


Hal ini tercantum dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, Senin (17/5/2021). Di mana PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut Provinsi Maluku Utara.


Muhajir, tim Advokasi Hukum Partai Demokrat dalam pres release melalui DPD P Demokrat Sumut, Senin (17/5/2021), menyampaikan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deliserdang oleh Menkumham dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhony Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deliserdang kalah telak 0-4. Ini menunjukkan berbagai kebohongan yang disampaikan kubu KLB kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum.


“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal parpol diselesaikan oleh mahkamah partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” kata Muhajir.


Menurut dia, amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.


Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Demokrat menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.


Adapun ke-12 nama mantan kader Demokrat yang digugat tersebut adalah: Jhony Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.


“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tuturnya. (*)

Penulis
: Horas Pasaribu
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com