Guru di SMA Fransiskus Aektolang, Lamaju Purba Gugat Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga


389 view
(Foto SIB.Dok/Lamaju Purba)
Foto Bersama : (Dari Kiri ke Kanan) Apri Amalia SH MH, Drs Lamaju Purba, Drs Beatus Halawa, Piator Habeahan SPd MPd, Kreisen Sinaga, SH foto bersama seusai pemeriksaan saksi di gedung Pengadilan Negeri Medan, Kamis (25/2). 
Tapteng (SIB)
Bermodalkan Undang-undang No.14 tahun 2005 dan pengabdian yang sudah 30 tahun, Drs Lamaju Purba (57), guru SMA Swasta Fransiskus Aektolang Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Medan, melawan Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga selaku pengelola SMA Swasta Fransiskus, karena dipensiunkan meski usianya belum 60 tahun. Penggugat didampingi kuasa hukum dari Kantor Hukum Panuturi, Jalan Matahari Raya, Helvetia Medan.

Majelis Hakim Jarihat Simarmata, Nurmansyah dan Budiono dibantu Panitera Pengganti, Nikson Hutasoit yang pada Kamis 25 Pebruari 2021 kemarin, sudah memeriksa dua orang saksi dari penggugat yaitu Drs Beatus Halawa dan Piator Habeahan, SPd, MPd. Sementara Tergugat tidak mengajukan saksi. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 4 Maret 2021 dengan agenda kesimpulan.

Drs Lamaju Purba kepada SIB di Aektolang di Pandan, Minggu (28/2) mengklaim perjuangan yang ditempuhnya juga merupakan harapan para guru di Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga yang ada di Pandan-Tapanuli Tengah, Padangsidempuan dan Gunungsitoli " Nias.

Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya terlebih dahulu sudah melakukan langkah persuasif dengan menemui Uskup Keuskupan Sibolga Mgr Anicetus B.Sinaga (sebelum meninggal) yang saat itu menjabat Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, serta Vikjen P.Sebastian Sihombing, termasuk menempuh mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja, namun tidak ada solusi. Lamaju Purba mengaku heran dengan peraturan Yayasan Budi Bakti, sebab pada yayasan lain di bawah naungan Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Sibolga batas usia pensiun guru 60 tahun.

Menurutnya, peraturan kepegawaian Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga yang menyebutkan batas usia pensiun pegawai adalah 56 tahun tidak pernah disosialisasikan apalagi diberitahukan kepada pegawai, termasuk mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya disahkan dan diperbaharui sekali dua tahun.

Drs Lamaju Purba berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatannya dengan menetapkan batas pensiun guru pada Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga 60 tahun, dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadi-adilnya demi kelangsungan hidup ratusan tenaga pendidik dan kependidikan pada Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga yang ada di Aektolang Pandan, Padangsidempuan dan Gunungsitoli-Nias.

Dia berharap semua pihak dapat memahami langkah yang diambilnya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurutnya, perjuangannya murni untuk kepentingan para guru, untuk evaluasi demi kemajuan sekolah SMA Swasta Fransiskus, meski perjuangan itu berat butuh tenaga dan materi.

Wartawan SIB menyambangi SMA Swasta Fransiskus, Senin (1/3) pagi. Namun Pengurus Yayasan Budi Bakti dan guru sedang rapat sehingga tidak bisa diganggu. Demikian juga saat disambangi ke Kantor Yayasan di Sibolga, Jalan Ade Irma Suryani/Jalan M Panggabean, pengurus yayasan sedang tugas luar.

Sementara itu, salah seorang Pengurus Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga Ida Saruksuk yang dihubungi SIB via telepon seluler mengatakan, terkait Drs Lamaju Purba yang dipensiunkan di usia 56 tahun, sudah menjadi peraturan yayasan sejak dulu, termasuk diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Ketika ditanya apa tidak ada evaluasi dalam peraturan yayasan soal batas usia guru mengingat Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan usia pensiun guru dan dosen 60 tahun, Ida Saruksuk tidak memberi komentar. Dia selanjutnya menyebutkan bahwa batas usia pensiun guru di SMA Swasta Fransiskus merupakan peraturan yayasan sejak dulu.(G04/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com