HMI Desak DPRD Labuhanbatu Batalkan Pengadaan Pakaian dan Tablet Rp1,349 Miliar


256 view
HMI Desak DPRD Labuhanbatu Batalkan Pengadaan Pakaian dan Tablet Rp1,349 Miliar
Foto Istimewa
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Rantauprapat (SIB)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu berencana membeli pakaian dinas dan tablet personal computer (PC) senilai Rp1.349.000.000 untuk empat pimpinan dan 41 anggota. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya mendesak DPRD itu membatalkan pengadaan pakaian dinas dan telepon pintar dimaksud, karena saat ini masyarakat sedang kesusahan berjuang melawan virus corona (Covid-19).

"Pengadaan pakaian dinas baru dan tablet PC untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu dinilai sangat tidak tepat di masa pandemi Covid-19. Saat ini masyarakat sedang berjuang melawan virus corona," kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution kepada wartawan, Kamis (2/9), di Rantauprapat.

"Di saat pandemi Covid-19, perekonomian rakyat sedang morat marit. Untuk makan sehari-hari saja sudah banyak yang kesusahan. Eh, malah para anggota dewan yang terhormat minta dibelikan fasilitas tablet PC setara Samsung Galaxy Tab S7 senilai Rp736.000.000 dan pakaian dinas baru yang keseluruhannya seharga Rp613.000.000,00. Ini sangat melukai hati dan perasaan masyarakat!,” kata Hanif.

Padahal menurutnya, sejak para anggota DPRD hasil Pemilu 2019 itu dilantik, sulit untuk menemukan kinerja yang baik dan prestasi mereka dalam hal memperjuangkan hak-hak serta kepentingan masyarakat.

“Jujur saja, publik sulit untuk melihat dimana letak kinerja yang baik dan prestasi DPRD Labuhanbatu dalam hal membela serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Misalnya saja, apa yang sudah dilakukan para wakil rakyat itu dan dimana peran mereka di masa pandemi Covid-19 yang sudah menghancurkan perekonomian sebagian besar masyarakat seperti sekarang ini,” sebutnya.

“Dengan menganggarkan dana Rp 1.349.000.000,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, untuk pengadaan pakaian dinas baru serta gawai setara Samsung Galaxy Tab S7 tersebut, justru malah akan memperburuk citra DPRD Labuhanbatu di mata masyarakat,” ujarnya.

Padahal, lanjut Hanif, dengan anggaran Rp1,349 M jika digunakan untuk pengadaan paket Sembako yang harga per paketnya Rp100 ribu maka akan didapatkan 13.490 paket Sembako untuk masyarakat Labuhanbatu yang sedang kesusahan akibat dampak pandemi saat ini.

“Semestinya DPRD Labuhanbatu bisa lebih peka melihat kesusahan dan penderitaan masyarakat saat pandemi ini. Bukan malah memprioritaskan pengadaan pakaian dinas baru dan tablet PC setara Samsung Galaxy Tab S7 yang urgensinya tidak mendesak,” ujarnya.

Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu pun mendesak DPRD Labuhanbatu, jika memang benar benar mengutamakan kepentingan masyarakat, agar menunda pengadaan pakaian dinas dan gawai tersebut.

Hanif berpendapat, dalam situasi krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran saat ini, sebaiknya para anggota DPRD lebih bijaksana. Apalagi mereka semua punya android pribadi.

Menurutnya, keputusan DPRD untuk pengadaan pakaian dinas yang baru dan gawai tersebut menunjukkan tidak adanya kepekaan dalam menghadapi krisis (sense of crisis) dan keteladanan sebagai wakil rakyat di tengah kondisi kesusahan masyarakat. Selain pakaian dinas, para wakil rakyat tersebut juga menerima fasilitas kesehatan senilai Rp200 juta.

“Janganlah belanja-belanja yang tidak urgen justru menjadi prioritas. Saya tidak faham gunanya pakaian dinas dengan biaya yang mahal. Memangnya kenapa kalau para anggota DPRD Labuhanbatu pakaian dinasnya tidak diganti dengan yang baru sampai tahun 2022,” ujar Hanif.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan ketika dikonfirmasi wartawan, tidak menampik adanya pengadaan pakaian dinas baru dan tablet dimaksud.

Kata Karim, anggota DPRD Labuhanbatu membutuhkan gawai tersebut untuk menunjang kinerja anggota DPRD untuk mengurus rakyat.

Karim juga tidak membantah usulan pembelian gawai tersebut berasal dari DPRD Labuhanbatu.

“Jadi, kawan-kawan kan mau mengurus rakyat, mungkin mereka membutuhkan dalam kerjanya. Makanya diusulkan itu. Tapi kawan-kawan yang lain kan kita tidak mengerti, seperti apa usulan itu dulu munculnya,” sambung politisi Partai Gerindra itu.
Karim juga mengatakan, pengadaan itu merupakan keputusan bersama. Namun secara pribadi, Karim mengatakan bersedia menunda pengadaan tersebut.

“Masing-masing kan ada 45 orang anggota DPRD Labuhanbatu. Kalau saya mungkin, ah, sudahlah. Belakangan sajalah. Karena ada mungkin yang lebih membutuhkan, untuk ekonomi masyarakat, tapi kawan-kawan yang lain kan kita tidak mengerti,” sebutnya.

Dalam APBD tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu mendapat anggaran Rp73,9 M. Sebagai perbandingan, proyek infrastruktur yang mencakup perbaikan jalan, irigasi dan prasarana lainnya dianggarkan hanya sekira Rp85 M. (E5/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com