Hardiknas, FKK Deliserdang Minta Asas Equality Before The Law di Dunia Pendidikan


96 view
Foto: Dok/FKKDS
KONSULTASI TERBUKA : Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DS Jhonny Keliat memberi masukan dalam pertemuan konsultasi terbuka yang digagas FKK DS, Sabtu (1/5). Pertemuan membicarakan terkait pendidikan dan insentif GSM yang hendak dituangkan dalam Ranperda. Terlihat sejumlah anggota legislatif seperti Dosiraja Simarmata dari NasDem, Ketua API DS Pdt Petrus Sihombing.
Lubukpakam (SIB)
Forum Komunikasi Kristen (FKK) Deliserdang (DS), Sabtu (1/5) menggelar pertemuan terbuka dengan pengerja gereja, pimpinan dan tokoh gereja serta ketua sinode gereja di GBI Lubukpakam. Pertemuan lanjutan dengan tuan rumah Perhimpunan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) tersebut menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD DS tentang Guru Sekolah Minggu (GSM).

“FKK DS minta pemerintah kabupaten dan legislatif menganut asas Equality Before The Law terkait Pasal 27 ayat 1 dan UU Pendidikan No 20 Tahun 2003,” ujar Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DS Pdt Petrus Sihombing MTh DMin.

Pertemuan yang diikuti 40-an pendeta lintas denominasi dan pimpinan sinode itu pun dihadiri sejumlah anggota DPRD di antaranya Jhonny Keliat dari PDI Perjuangan dan Dosiraja Simarmata dari NasDem.

Sebagaimana diketahui, FKK DS dibentuk dengan penggagas API, PWKI, Badan Musyawarah Antar-Gereja Nasional (Bamagnas) DS dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) DS, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) DS. “Wadah tersebut masih berkembang dengan tujuan sebagai silaturahim aspirasi warga Kristen,” jelas Sekretaris DPC GAMKI DS Pbs Hamonangan Sinaga.

Aspirasi yang kini digodok dan diperjuangkan, menurut Ketua DPC PWKI DS Pdt Rolly Siagian MTh dan Sekretaris Tiurmauli Hutagalung SH, memperjuangkan insentif bagi pengerja gereja tetapi disesuaikan dengan Ranperda dengan titik perhatian pada GSM. “FKK DS melihat, kemampuan keuangan Pemkab DS untuk memberi insentif pada GSM. Apalagi hal serupa sudah diberikan pada pihak lain. Itulah sebabnya harapan mengenai Equality Before The Law harus diberlakukan,” tambahnya.

Perjuangan tersebut, tambah Ketum Pdt Manahan Nainggolan MTh harus dengan payung hukum yang jelas, yakni Perda. “Usulan insentif GSM sudah digulirkan untuk disusun dalam Perda. FKKDS minta dilibatkan dalam pembicaraan hingga penyusunan. Karena terkait dengan GSM, yang pasti menyangkut masa depan dunia pendidikan di lingkungan gereja,” tambahnya didampingi Sekretaris Umum Merdina Situmorang STh.

Ketua PGPI DS Pdt Endy P Malau STh dan Sekretaris PGPI DS Pdt Leonardo Hutahaean meminta, momen Hardiknas sebagai pintu masuk agar FKK DS diberi partisipasi maksimal.

Di tengah para pengerja gereja dan pemuka serta pimpinan agama terlihat pengurus penggagas FKK DS seperti Sekretaris API DS Pdt Andrew M Sibarani STh dan Kasibimas Kristen Kandepag DS Janji Hadameon Sinambela MPdK. (R10/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com