Inspektorat Karo Audit Proyek Pembuatan Parit Jalan Kenanga Berastagi Senilai Rp 706 Juta


240 view
Inspektorat Karo Audit Proyek Pembuatan Parit Jalan Kenanga Berastagi Senilai Rp 706 Juta
Foto: SIB/Sonry Purba
PUTUS KONTRAK: Salah satu titik lokasi proyek pembuatan parit Jalan Kenanga di Berastagi dengan nilai kontrak Rp 706 juta lebih  dengan sumber dana anggaran dana kelurahan Tahun Anggaran 2020 diputus kontrak karena tidak selesai dikerjakan dari pihak rekanan. Dan pada saat ini tim Inspektorat Karo melakukan audit di lapangan atas proyek tersebut.
Karo (SIB)
Inspektorat Kabupaten Karo melakukan audit terhadap proyek pembuatan parit Jalan Kenanga di Berastagi dengan nilai kontrak Rp 706 juta lebih dengan sumber dana anggaran dana kelurahan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai dikerjakan.

Pasalnya, proyek yang diprogramkan untuk sarana saluran air yang dikerjakan rekanan CV HS beralamat di Jalan HM Joni Medan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja.

"Tim lagi bekerja di lapangan untuk mengaudit proyek pembuatan parit Jalan Kenanga di Berastagi," ungkap Kepala Inspektorat Karo, Philemon Brahmana, Jumat (11/6) di ruang kerjanya.

Disebut dirinya telah mengutus sejumlah auditor dari Inspektorat ke lapangan melakukan pemeriksaan proyek pembuatan parit di Jalan Kenanga Berastagi.

Menurutnya, ada beberapa item pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan tim auditor, termasuk menelisik apakah ada kelebihan bayar, dugaan mark-up atau lainnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitment (PPK), Rista br Sinaga yang dikonfirmasi wartawan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karo baru-baru ini menerangkan kalau proyek drainase itu ditinggalkan rekanan setelah menerima uang muka 30 persen dari nilai kontrak.

Menurutnya, karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut sehingga pemerintah selaku pemilik proyek memutuskan kontrak pada 16 Desember 2020 dan memblack list perusahaan. Di samping itu, katanya, perusahaan tidak pernah memberikan laporan terkait progres pengerjaan.

Ia menambahkan, sebenarnya perusahaan masih mempunyai tagihan ke pemerintah karena berdasarkan penilaian penghitungan volume pekerjaan yang terealisasi sudah mencapai 44 persen. Namun katanya, pihak perusahaan tidak pernah mengajukan pencairan sampai pemutusan kontrak dilaksanakan.

Disinggung berdasarkan pengamatan secara visual di lapangan, jumlah volume pekerjaan yang diperkirakan hanya mencapai 20 persen, Rista enggan berkomentar.

Ia menjelaskan, pihaknya dalam membuat berita acara perhitungan volume di lapangan ditanda tangani oleh pihak kontraktor, pihak kelurahan, konsultan dan PPK sendiri. (BR2/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com