Jalan akan Tertutup, Warga Kampung Keling Pancurbatu Kirim Surat ke Menteri Hukum & HAM


180 view
Jalan akan Tertutup, Warga Kampung Keling Pancurbatu Kirim Surat ke Menteri Hukum & HAM
(Foto: harianSIB.com/Leo Bukit)
JALAN DITUTUP: Jalan yang akan tertutup akibat penambahan pembangunan Lapas Kelas II-A, di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu, Senin (13/9/2021). 
Pancurbatu (harianSIB.com)
Puluhan warga Kampung Keling, Dusun II, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.

Susila (45) warga Kampung Keling mengatakan surat itu dikirim sebagai permohonan agar berkenan memberikan jalan kepada warga yang akan terisolir akibat penambahan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A, di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu. Hal itu dikatakannya kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Adapun permohonan warga didasari alasan warga Dusun II Kampung Keling, Desa Kampung Tengah, selama ini bertempat tinggal di sekitar wilayah belakang bangunan Lapas Kelas II-A Pancurbatu, sudah berpuluh tahun lamanya bertempat tinggal di lokasi tersebut. Selama ini jalan yang dipakai warga untuk menuju ke rumah mereka adalah jalan selebar lebih kurang tiga meter.

"Selama ini kami warga senantiasa ikut menjaga aset tanah maupun bangunan milik Lapas Pancurbatu. Bahkan kami juga sering membantu petugas Lapas Pancurbatu apabila ada tahanan yang bermaksud melarikan diri dari Lapas Pancurbatu. Sehingga kami warga sudah merasa bagian dari instansi lapas," ujarnya.

Namun, saat ini sedang dilaksanakan penambahan bangunan Lapas Kelas II-A di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang. Warga sangat mendukung pembangunan Lapas Kelas II-A Pancurbatu dan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi pembangunan tersebut.

Mirisnya, dengan penambahan bangunan tersebut maka jalan yang selama ini warga pergunakan untuk akses keluar masuk ke rumah akan tertutup. Sehingga warga tidak lagi mempunyai akses jalan menuju rumah tempat tinggal, karena jalan tersebut adalah satu-satunya akses jalan.

"Kami yakin bahwa permasalahan ini di luar sepengetahuan dari bapak Menteri Hukum dan HAM RI. Dan begitu juga bapak Kalapas Kelas II-A Pancurbatu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan atas permasalahan kami tersebut," katanya.

Berdasarkan hal tersebut maka melalui surat yang ditandatangani 60 orang itu menyampaikan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, agar bekenan tidak menutup jalan yang selama ini menjadi akses keluar masuk rumah warga. Memberikan solusi lain agar warga mempunyai akses jalan menuju rumah. (*)


Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar