Junimart Girsang : Tidak Boleh Ada Permintaan Vaksin Pemda yang Diabaikan


228 view
Junimart Girsang : Tidak Boleh Ada Permintaan Vaksin Pemda yang Diabaikan
Foto Dok
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang SH MH
Jakarta (harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang SH MH mendukung penuh instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para Kepala Daerah khususnya Bupati dan Walikota, melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 dalam mempercepat terwujudnya herd immunity.

Namun, instruksi tersebut diharapkan harus diiringi dengan percepatan distribusi vaksin oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda), karena instruksi berlaku kepada seluruh daerah, tidak hanya daerah di Pulau Jawa dan Bali.

"Pemerintah Pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan dan berlaku bagi seluruh kepala daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)," kata Junimart Girsang, dalam siaran persnya yang diterima Jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan, Sabtu (21/8/2021).

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI dari Dapil Sumut III ini berpendapat, salah satu kunci percepatan vaksinasi adalah jika Pemerintah Pusat bertindak lebih sigap membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Pemda, pada pelaksanaan distribusi vaksin ke daerah.

Karena itu, tidak boleh ada permintaan vaksin dari Pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong. Wakil rakyat kelahiran Kabupaten Dairi Sumut ini juga mengkritisi masalah tidak jelasnya koridor tata cara mendapatkan vaksin bagi Pemda di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi kendala bagi para Kepala Daerah untuk mendapatkan stok vaksin.

"Belum jelas dan masih pertanyaan, ke mana para Kepala Daerah meminta vaksin itu. Apakah bisa langsung ke Pemerintah Pusat atau tetap melalui Pemerintah Provinsi. Ini adalah kendala yang dialami para Kepala Daerah selama adanya vaksinasi ini," ujar Junimart.

Dikatakan, kendala tersebut menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah. Bahkan telah menciptakan masalah baru di tengah masyarakat saat ini, karena kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan kepada masyarakat. Seharusnya jumlah vaksin yang disalurkan dapat diketahui khalayak.

Menurut Junimart, Pemerintah Pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin, sehingga para Kepala Daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan. “ Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat masih berbondong-bondong datang ke Puskesmas atau tempat yang ditentukan tetapi tidak seluruhnya bisa divaksin, dengan alasan stok terbatas “ ujar Junimart sambil menyebutkan seyogianya masyarakat sudah mengetahui dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin.

Terkait tenaga kesehatan (Nakes), Pemerintah diharapkan dapat mengatur perbandingan jumlah nakes sebagai vaksinator dengan jumlah penerima vaksinasi. Juga perlu dipertimbangkan kemampuan seorang vaksinator melakukan vaksinasi untuk berapa orang . Ini sangat perlu dalam rangka efektifitas target vaksinasi menuju herd immunity.

Presiden Joko Widodo, saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur, mengatakan pada Agustus ini dan September nanti, Pemerintah akan kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis.

"Berkaitan dengan vaksinasi dipercepat, saya minta Bupati/Wali kota kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya. Kalau habis minta lagi, mengingat bulan Agustus ini vaksin datang banyak sekali," ucap Presiden di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun. Sepanjang Agustus ini, Indonesia kedatangan sedikitnya 72 juta dosis dan pada September 70 juta dosis. Jumlah itu jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.

Pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga tengah berupaya agar adanya tambahan sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis. (*)

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com