Junimart Girsang Mempertanyakan Keseriusan Kementerian PUPR Wujudkan Kawasan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Internasional


182 view
Junimart Girsang Mempertanyakan Keseriusan Kementerian PUPR Wujudkan Kawasan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Internasional
MI/SUMARYANTO
Danau Toba
Jakarta (harianSIB.Com)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional.

Pasalnya, kondisi kerusakan jalan nasional Merek – Sidikalang di perbatasan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga kini tak kunjung mendapatkan perbaikan, padahal keberadaan jalan tersebut menjadi akses utama penghubung ke empat Kabupaten kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Karo.

“Dimana keseriusan dari Kementerian PUPR menjalankan program presiden, untuk mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata internasional kalau kondisi jalannya saja tak kunjung diperbaiki, seperti kondisi jalan nasional Merek – Sidakalang ,” ujar Junimart Girsang kepada wartawan, termasuk jurnalis koran SIB Jamida P Habeahan di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut III ini menyatakan, tidak ada alasan bagi Kementerian PUPR untuk membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung, karena dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata super prioritas, Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan memperlebar pembangunan seluruh infrastruktur yang menjadi daerah kawasan Danau Toba.

Sebab, Kabupaten Dairi juga merupakan bagian dari kawasan Danau Toba. Selain itu, jalan nasional Merek – Sidikalang juga merupakan akses utama menuju empat kabupaten kawasan Danau Toba lainnya, sehingga ada kewajiban bagi Kementerian PUPR untuk serius melakukan perbaikan dan pemeliharaan.

Politisi kelahiran Kabupaten Dairi ini berpendapat, guna mempercepat perbaikan atas kerusakan jalan tersebut, serta peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dairi serta Pemerintah Provinsi Sumut harus segera dan intens melakukan koordinasi komunikasi dengan Kementerian PUPR.

“Tidak boleh ada pembiaran, agar terjadi percepatan dalam perbaikan jalan. Bupati Dairi dan Gubernur Sumatera Utara, harus segera membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PUPR dan wakil rakyatnya di DPR-RI,” tandas politikus PDIP ini. (*)

Editor
: Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com