KIB Ajak Publik Dukung Kapolda dan Kajati Tegakkan Berkebangsaan Sesuai UUD 45 dan Pancasila


182 view
KIB Ajak Publik Dukung Kapolda dan Kajati Tegakkan Berkebangsaan Sesuai UUD 45 dan Pancasila
Foto : Ist/harianSIB.com
Ketum Komite Independen Batak (KIB), Capt Tagor Aruan.

Medan (SIB)


Ketua Umum (Ketum) Komite Independen Batak (KIB), Capt Tagor Aruan, mengajak semua elemen khususnya Bangso Batak mendukung Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dalam menegakkan berkebangsaan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. “Negara sebenarnya tidak sedang baik-baik saja dari sisi kebangsaan.

Jika dari segi ekonomi dan kehidupan ke arah kesejahteraan rakyat, sudah menuju terbaik. Tetapi penegakkan hukum yang bersentuhan dengan hak asasi, yang terus digaungkan. Hal itu karena masih ada kelompok tertentu merasa bahwa pemaksaan kehidupan sesuai ajaran agamanya terbaik dan menilai pihak di luarnya tak baik,” tegasnya, Sabtu (24/9) didampingi aktivis Jhon Tulus Rialdi Sitompul.

Sesaat hendak terbang ke London mengikuti konferensi internasional bidang kemaritiman, Capt Tagor Aruan menunjuk maksud dan tujuan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. “Aksi kelompok intoleran ditentang tapi banyak warga masyarakat yang tidak setuju tetapi lebih memilih diam dan lebih memilih membiarkan,” tegasnya. “Artinya, aturan-aturan yang dibuat negara, harus ditegakkan. Masyarakat diminta mendukung penegak hukum melakukan tugas mulianya,” tambahnya.

Menurutnya, KIB menyesalkan ada kepala daerah justru secara terang-terangan menentang perintah UUD 1945 dan Pancasila serta mengabaikan kebijakan pemerintah pusat. Contohnya kasis Gereja HKBP Cilegon. “KIB berada di posisi terdepan menegakkan peraturan. KIB pun mendukung langkah penegak hukum. Kiranya tidak ada kasus seperti di Cilegon terjadi di Sumut,” tegasnya.

Ia berharap, pada Pemilu 2024 semakin banyak pribadi yang menegakkan kehidupan berbangsa bernegara sesuai UUD 1945 dan Pancasila. “KIB mendorong generasi muda Batak maju untuk menjadi perwakilan di legislatif. Jaminan kehidupan tersebut, tak semata menjalankan perintah institusi tapi untuk menjamin kelompok yang disebut minoritas. Padahal, dalam konsep kehidupan NKRI, tidak boleh ada pihak yang merasa minoritas dan mayoritas dari sisi hukum,” tegasnya.

Ia mengajak bahwa anak-anak Tuhan harus berjalan sesuai peraturan dan perundangan. “KIB tetap berjuang dengan sepenuh hati dan terus merapatkan barisan, bersatu turut menjaga NKRI” tutupnya. (R10/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com