KPK Ingatkan Kepala Daerah Hindari Mark Up dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD


589 view
KPK Ingatkan Kepala Daerah Hindari Mark Up dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD
MI/Susanto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pematangsiantar (SIB)

Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Mohammad Jhanattan mengungkapkan, ada beberapa titik rawan korupsi di antaranya mark up anggaran.

Kepala daerah hendaknya menghindarinya, terutama dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Sinkronisasi dan iklim hubungan politik yang sehat, antara kepala daerah dan DPRD perlu, agar nantinya pembinaan dan pengawasan anggaran bisa terlaksana dengan kondusif.

"Kalau iklim politiknya tidak sehat, pasti keterlambatan pengesahan APBD akan terjadi, serta perlunya konsultasi dengan Sekwan sebagai penghubung, ada KPK sebagai pembina dari aparat penegak hukum untuk pencegahan korupsi dan Kemendagri selaku induk organisasi, apabila terjadi deadlock dengan DPRD, terkait pengesahan APBD.

Hindari praktik suap, pemerasan dan gratifikasi dalam pengesahan anggaran dan tetap menghindari kriminal kejahatan korupsi," katanya dalam pertemuan High Level Marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, belum lama ini di Niagara Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun.

Mohammad Jhanattan mengingatkan, di sektor perizinan, haruslah transparan, juga tata kelola keuangan desa haruslah elektronifikasi untuk pengadaan langsung, transaksionalnya. (D3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com