KPK Minta Pemkab Karo Terapkan Perda Pendidikan Anti Korupsi

* Ada 8 Area Intervensi KPK

210 view
KPK Minta Pemkab Karo Terapkan Perda Pendidikan Anti Korupsi
Foto: SIB/Sonry Purba
MEMAPARKAN: Kepala satuan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi KPK Wilayah 1 Sumbagut, Maruli Tua Manurung menyampaikan pemaparannya dalam acara rapat monitoring di aula Kantor Bupati Karo, Rabu (9/6).
Karo (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Karo terapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah sebagai upaya dini pencegahan tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah 1 Sumbagut, Maruli Tua Manurung dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) dan Penertiban Aset Optimalisasi PAD Pemkab Karo bersama KPK di aula Kantor Bupati Karo, Rabu (9/6).

Menurut Maruli Tua, hal itu bagian implementasi Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 yang salah satunya mengatur upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan.

Ia menambahkan, pengetahuan tentang moral dan antikorupsi, memang penting diterapkan di lingkungan sekolah. Hal itu merupakan langkah pencegahan yang efektif dalam rangka membangun generasi antikorupsi."Pendidikan antikorupsi harus dilakukan di segala jenjang pendidikan sehingga diperlukan regulasi dan pelaksana pemerintah. Kita ingin generasi-generasi kita kedepan memiliki integritas, nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai antikorupsi. Kita dorong upaya itu melalui pendidikan antikorupsi," harapnya.

Ia menambahkan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahaan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada 8 area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Pada tiap 8 area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan dan mempersiapkan action plant dalam mengatasinya,” katanya .

Lebih lanjut dikatakan, pada tiap 8 area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan dan mempersiapkan action plant dalam mengatasinya. Seperti pada area perencanaan dan penganggaran APBD, titik rawannya adalah alokasi anggaran yang tidak fokus pada kepentingan publik.

Bupati Karo Cory S Sebayang mengapresiasi segala arahan yang disampaikan dalam acara tersebut. Pemkab Karo akan terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan aset, baik berupa tanah, bangunan, barang dan lainnya.Untuk itu katanya, ia meminta dukungan dari KPK guna melakukan pendampingan terhadap Pemkab Karo agar setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan. (BR2/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com