KPK Observasi Kesiapan Desa Tanjung Rejo Deliserdang Menjadi Percontohan Desa Anti Korupsi Tahun 2023


115 view
KPK Observasi Kesiapan Desa Tanjung Rejo Deliserdang Menjadi Percontohan Desa Anti Korupsi Tahun 2023
(Foto dok/Diskominfo)
PAPARKAN: Kades Tanjung Rejo, Selamet memaparkan ke pihak KPK terkait desanya ditunjuk sebagai calon percontohan Desa Anti Korupsi Tahun 2023 di Percut Seituan, Selasa (31/1).
Percut Seituan (SIB)
Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan observasi terhadap Desa Tanjung Rejo dalam rangka kesiapan menjadi percontohan Desa Anti Korupsi, Selasa (31/1) di Percut Seituan.
Pada observasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tanjung Rejo tersebut, Tim Ditpermas KPK, Firlana Ismayadil bersama Yuniva Tri Lestari dan Wina Ayu, menegaskan Desa Tanjung Rejo merupakan desa yang dipilih sendiri oleh KPK untuk masuk dalam empat desa nominator Desa Percontohan Anti Korupsi.
Disebutkan, penentuan Desa Tanjung Rejo sebagai nominasi Desa Percontohan Anti Korupsi berdasarkan beberapa kriteria atau pertimbangan.
"Program ini (percontohan Desa Anti Korupsi) merupakan tahun ketiga sejak 2021. Tidak mudah untuk menjalankan program ini. Pertama, harus penuh kehati-hatian. Kedua, KPK juga merasa bukan paling mengerti atas pemerintahan desa, masih ada Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu. KPK masuk ke desa melihat kegiatan di desa. Pembangunan desa harus mewujudkan semangat pemberantasan korupsi," kata Firlana Ismayadil.
Kehati-hatian atas pemilihan Desa Tanjung Rejo sebagai percontohan Desa Anti Korupsi, terang Firlana lagi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.
Di tahun 2021, ada 11 percontohan Desa Anti Korupsi di 11 provinsi seluruh Indonesia. Di tahun ini, yang masuk nominasi bertambah menjadi 22 desa di 22 provinsi di seluruh Indonesia.
"KPK perlu melakukan ini. Oleh karenanya, strategi satu provinsi satu desa untuk disebarkan anti korupsinya kepada desa lainnya. Di Provinsi Sumatera Utara, ada empat calon percontohan Desa Anti Korupsi. Dan di sini (Desa Tanjung Rejo), pertama kali dilakukan observasi," tegas Firlana.
Disebutkannya, ada dua tujuan pelaksanaan observasi. Pertama ada lima poin, yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat terhadap desa, dan penguatan kearifan lokal yang sejalan dengan anti korupsi.
Tujuan kedua adalah rencana pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) sebagai langkah untuk menyisir hasil observasi yang dilakukan, dan tinjauan singkat dalam rangka tuan rumah pelaksanaan kick off atau pengumuman Desa Percontohan.
"Kita bisa karena kita bersama. Karena bersama kita bisa memberantas korupsi," pungkas Firlana.
Sebelumnya, Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Edwin Nasution SH yang membuka agenda observasi KPK tersebut menuturkan hal senada dengan apa yang disampaikan Tim KPK.
"KPK memilih Desa Tanjung Rejo tanpa sepengetahuan Pemkab. Di sini ingin saya jelaskan, Kecamatan Percut Sei Tuan ini penduduknya terbesar dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang merupakan pintu gerbang Indonesia Bagian Barat, dengan keberadaan Bandar Udara (Bandara) Kualanamu," papar Inspektur.
Inspektur berharap, Desa Tanjung Rejo bisa memenuhi syarat untuk menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Deliserdang dan Sumatera Utara.(C3/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar