Kabid Pengelolaan Keuangan Desa Dairi: APBDes Harus Ditempelkan di Papan Informasi dan Tempat Umum

* Kepala Desa Tidak Boleh Menutupi Penggunaan Dana Desa

476 view
Kabid Pengelolaan Keuangan Desa Dairi: APBDes Harus Ditempelkan di Papan Informasi dan Tempat Umum
Edison Silalahi
Sidikalang (SIB) -Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemerintahan Desa, Edison Silalahi mengimbau kepala desa untuk menempelkan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di papan informasi dan ditempat tempat umum, Rabu (12/4) di ruangannya.

Penempelan APBDes dan kegiatan desa di papan informasi dan di tempat-tempat umum supaya masyarakat mengetahui kegiatan pemerintahan desa. Hal itu sudah diatur di undang-undang tentang desa, penggunaan dana desa harus transparan. "Dengan ditempelnya kegiatan pemerintahan desa di papan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan desa dan penggunaan dana desa," ucapnya.

Bahkan Kemendes, kata Edison, meminta seluruh kepala desa untuk menampilkan APBDes dengan cara membuat baliho, dan ditempatkan untuk dapat dilihat orang ramai sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui penggunaan dana desa. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi kepala desa dalam penggunaan dana desa, harus transparan.

Memang dalam aturan itu, tidak begitu jelas sangsi bagi kepala desa yang tidak menempelkan ABPDes ditempat umum. Yang bisa diberikan sangsi yaitu berupa teguran, sangsi dari masyarakat dan pencairan dana desa bisa terlambat. Bahkan tidak dicairkan.

Apalagi dana desa tahun 2017 meningkat signifikan, kepala desa harus transparan dalam pengelolaannya. Sumber dana pemerintahan desa tahun ini, menjadi tiga yakni Dana desa (DD) sebesar Rp 126.096.790.000, kemudian alokasi dana desa (ADD) Rp 47.323.600.000 dan dana bagi hasil dari pajak retribusi daerah sebesar Rp 1.058.118.000.

"Penggunaan dana tersebut harus transparan dengan cara menempelkan APBDes ditempat-tempat umum atau yang mudah dijangkau masyarakat banyak. Kepala desa tidak boleh menutup-nutupi penggunaan dana desa," ucapnya.

Lebih lanjut Edison, Di Kabupaten Dairi, dari tiga sumber tersebut, desa sudah mengelola dana di atas satu miliar. Dimana Desa Huta Rakyat merupakan desa yang paling tinggi yakni sebesar Rp 1.238.526.000. Sedangkan desa yang paling kecil yaitu desa Paropo sebesar Rp 1.036.365.000.

Dan pencairan dana tersebut akan dilakukan secara dua tahap yakni tahap pertama April-Agustus sebesar 60 persen dan tahap kedua September-Desember sebesar 40 persen. Pencairan dengan syarat kepala desa harus menyusun APBDes tahun 2017, menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016, LPJ. (B05/f)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com