Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar:

Kadis PUPR “Gagal” dan Tak Mampu Atasi Proyek Fasum


218 view
Kadis PUPR “Gagal” dan Tak Mampu Atasi Proyek Fasum
Foto Istimewa
Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Denny TH Siahaan SH MSi
Pematangsiantar (SIB)
Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar Denny TH Siahaan SH MSi menilai Kepala Dinas PUPR Ir Reinward Simanjuntak MM “gagal” dan tidak mampu atasi membangun proyek fasilitas umum (Fasum) semisal outer ring road (jalan lingkar luar) serta Stadion Sangnaualuh tahapan pembangunan sudah dimulai tahun 2017. Sejatinya mampu membangun akses ke pemerintah atasan menggiring dana dari pusat atau provinsi.

Dalam rapat kerja Komisi III DPRD (bidang pembangunan, lingkungan) dengan mitra kerja Kadis PUPR Ir Reinward Simanjuntak MM, Rabu (22/9) sore, membahas rancangan Perubahan APBD tahun 2021, Komisi III DPRD merekomendasikan Kadis PUPR gagal dan tidak mampu menuntaskan sejumlah proyek fasilitas umum, kata Ketua Komisi III DPRD, Denny TH Siahaan ketika dihubungi di ruangan kerjanya, Kamis (23/9).

Dikemukakannya, Kadis PUPR disebut hanya berwacana, sejatinya harus mampu membangun akses ke pemerintah atasan c/q instansi terkait untuk menggiring dana dari pusat atau provinsi untuk kebutuhan tambahan anggaran lanjutan proyek fasilitas umum semisal outer ring road serta Stadion Sangnaualuh.

Ketua Komisi III DPRD mengutarakan anggaran diserap untuk rehabilitasi Stadion Sangnaualuh sebanyak Rp 20 miliar dan untuk outer ring road sebanyak Rp 145 miliar lebih. Karena masih kekurangan biaya, Pemko Pematangsiantar c/q Kadis PUPR diminta serius melanjutkan pembangunan outer ring road, pintanya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Frengki Boy Saragih ST menambahkan, Kadis PUPR Ir Reinward Simanjuntak MM dalam paparannya pada raker membahas rancangan Perubahan P-APBD tahun 2021 biasa-biasa saja, tidak ada yang menggembirakan.

Mengutip data tertulis paparan Kadis PUPR kata Frengki Boy Saragih urusan pemerintahan bidang PUPR pagu sebelum Rp 42.466.893.780 menjadi Rp 43.716.086.314 atau bertambah pagu Rp 1.249.192.534. Pembuatan bendung sungai di Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Rp 1.600.000.195 dan rehab saluran irigasi Marihat Bah Kora II Rp 199.999.731.

Sementara itu, Komisi III DPRD Pematangsiantar mengkritisi kinerja Plt Kadis Kominfo L Pardamean Manurung pada raker di ruangan komisi membahas rancangan P-APBD tahun 2021, Kamis (23/9), tidak mampu bekerja maksimal menyampaikan informasi ke ruang publik, terkait perkembangan penanganan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Ketua Komisi III DPRD Denny TH Siahaan menyatakan Dinas Kominfo seharusnya terdepan memberi informasi ke ruang publik melalui sarana fasilitas Drown, Viedotron dan CCTV dipajang di tempat ruas jalan strategis. “Seharusnya Dinas Kominfo mengusulkan anggarannya agar dibekap Komisi III DPRD,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Astronout Nainggolan dan Frengki Boy Saragih ST senada berharap Dinas Kominfo harus berfungsi maksimal di Kota Pematangsiantar. “Komisi III DPRD sangat “kecewa” atas kinerja Dinas Kominfo tidak bisa berjalan seperti diharapkan masyarakat,” kata Denny Siahaan menambahkan.

Kritikan anggota Komisi III DPRD Nurlela Sikumbang SH, Dedy Manihuruk dan Immanuel Lingga ditanggapi Plt Kadis Kominfo L Pardamean Manurung, pihaknya telah melakukan upaya mengusulkan 9 baliho, 110 spanduk, tapi tak direspons saat penyusunan anggaran rancangan P-APBD tahun 2021.

Di awal acara raker, Plt Kadis Kominfo memaparkan terkait pembahasan rancangan P-APBD tahun 2021, ada refocusing anggaran Rp 513 juta lebih. Belanja operasi urusan pemerintahan di APBD tahun 2021 sebanyak Rp 6.888.050.252 menjadi Rp 6.374.976.759 berkurang Rp 513.073.493. (D1/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com