Kajati Sumut Minta Jajarannya Laksanakan RJ Dengan Respon Cepat


178 view
Kajati Sumut Minta Jajarannya Laksanakan RJ Dengan Respon Cepat
(Foto:SIB/Martohap Simarsoit)
Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan SH MH
Medan (harianSIB.com)
Kajati Sumut IBN Wiswantanu SH MH menegaskan,mengacu pada Perja (Peraturan Jaksa Agung) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restotarif, maka proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) dinilai efektif jika diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana (tertentu) di wilayah Sumut.

Penegasan itu disampaikan Kajati Sumut melalui Kasi Penkum KejatiSumut Yos A Tarigan SH MH kepada wartawan termasuk jurnalis koran SIB Martohap Simarsoit, Selasa (4/11-2021) di Kejati Sumut, ketika ditanyakan seputar penerapan RJ dalam penyelesaian perkara tertentu di wilayah Sumut sejak berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020.

"Sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 15 Tahun 2020, penerapan keadilan restotarif dinilai mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Artinya, selesai tanpa harus ke meja hijau atau persidanganpengadilan," kata Kasipenkum.

Dalam Perja itu, ada ditegaskan tentang perlunya hati nurani dan kepekaan agar dapat menyeimbangkan hukum dengan tetap memperhatikan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Adapun tata cara perdamaian sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, di antaranya yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, dan upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Kajati Sumut meminta seluruh jajaran kejaksaanmelaksanakan RJ dengan respon yang cepat.

Yos Tarigan menginformasikan, sejak diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020, tercatat di wilayah Sumut RJ sudah diterapkan dalam penyelesaian 22 perkara tindak pidana yang diterima Jaksa dari penyidik Polri.

“RJ ini efektif, karena persyaratannya ketat yaitu adanya perdamaian antara korban dengan terdakwa. Intinya disitu perdamaian. Jaksa Penuntut Umum(JPU) cuma menjembatani saja, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya karena mereka sepakat damai lalu kita lakukan dan terapkan ,” kata Kasipenkum.

Kemudian RJ diperuntukkan bagi tindak pidana ringan tertentu, sesuai persyaratan dalam Perja. Penerapan RJ berlaku bagi tersangka baru dan pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

”Tidak semua perkara harus dibawa ke pengadilan mengingat banyaknya perkara Pidum yang ditangani. Kalau tujuan penegakan hukum itu untuk memenjarakan, dan semua pula perkara termasuk perkara ringan dilimpahkan ke pengadilan tentu akan menyebabkan terjadinya overkapasitas. Sedangkan jika diselesaikan melalui RJ berarti kejaksaan sebagai penegak hukum sudah berkontrubusi dalam menguranggi anggaran sekaligus mengatasi masalah over kapasitas Rutan atau LP," kata Yos.


Adapun jenis perkara yang diselesaikan dengan penerapan RJ di antaranya, di Kejari Langkat terkait perkara pencurian buah. Kemudian di Kejari lainnya seperti perkara lalulintas, perlindungan anak, KDRT, penganiayaan ringan, UU ITE dan UU perkebunan.

"Masih banyak perkara yang diajukan untuk diselesaian melalui penerapan RJ di Kejatisu, mudah- mudahan terwujud. Ini masih banyak yang sedang berproses untuk ke RJ, tentunya akan terus bertambah lagi," kata Yos.(*)

Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com