Kalangan DPR RI Minta Harga Test PCR Diturunkan, Rp 300 Ribu Masih Mahal


181 view
Kalangan DPR RI Minta Harga Test PCR  Diturunkan, Rp 300 Ribu Masih Mahal
(Getty Images/iStockphoto/microgen)
Foto: Ilustrasi tes PCR 
Jakarta (harianSIB.Com)
Kalangan DPR RI menilai usulan Presiden Jokowi agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300.000 dari Rp 495.000, masih mahal, karena kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Kalau bisa kurang dari Rp 200.000, kecuali untuk penerbangan ke luar negeri.

Anggota DPR RI (FPKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyatakan hal itu dalam diskusi 'Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR" bersama anggota Komisi IX DPR FDIP Rahmad Handoyo, pengamat transportasi publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dan praktisi media Jhon Andi Oktaveri, Selasa (26/10/2021) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

" Pada saat Covid-19 masih tinggi saja cukup swab antigen. Tetapi ketika sudah menurun kenapa harus PCR dan harganya tetap mahal” kata Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz seperti dilaporkan jurnalis koran SIB Jamida P Habeahan.

Anggota Komisi IX DPR FDIP Rahmad Handoyo menilai, bahwa kebijakan itu menjadi beban sekaligus membingungkan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menjawab pertanyaan masyarakat secara komprehensif.

Selain harga, juga sangat penting terkait infrastruktur - ketersediaan fasilitas untuk PCR itu sendiri, yang harus tersedia di banyak tempat termasuk bandara.

Juga kecepatan dan berlakunya hasil dari tes PCR tersebut. Dipertanyakan juga masa berlakunya selama 7 x 24 jam dan harganya mencapai Rp 300.000.

Pengamat transportasi publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung harga tes PCR semurah mungkin atau sama dengan swab antigen.

Atau kebijakan itu diserahkan ke masing masing daerah. Apakah Pemda mau pakai tes PCR, Antigen, Gnose dan lain-lain biarlah daerah yang menentukan.

Dicontohkannya keberatan masyarakat dalam berwisata. Jika semua tempat wisata dibuka, tetapi semuanya wajib tes PCR dan kalau jumlah keluarga itu 5 orang, tentu sangat memberatkan.

Karena itu, diminta agar DPR dan pemerintah duduk bareng untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat terhadap wajib tes PCR. Terlebih tes PCR itu akan diberlakukan untuk semua moda transportasi, maka pasti akan semakin memberatkan masyarakat.

Praktisi media Jhon Andi Oktaveri menilai terjadinya polemik tes PCR ini akibat komunikasi yang kurang baik dan khawatir ada unsur bisnis dengan tetap mematok harga Rp 495.000.

Untuk itu, Satgas Covid-19 dan Kemenkes RI harus turun ke bawah dan mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Pemerintah jangan hanya menerima laporan dari WA saja," kata Jhon seraya menyebutkan kalau ada unsur bisnis yang harus dipertimbangkan adalah soal kualitas, kecepatan, dan ketersediaan fasilitas.

Sebab, kalau tidak berkualitas, lambat dan ketersedian tes PCR-nya terbatas, maka bisa membingungkan masyarakat. (*)

Editor
: Robert
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com