Kapolres Agara: Angka Kriminalitas Tinggi karena Kondisi Ekonomi Terjepit


163 view
Kapolres Agara: Angka Kriminalitas Tinggi karena Kondisi Ekonomi Terjepit
(Foto: SIB/Armentoni Munthe)
Serahkan bantuan: Anggota Komisi IV DPR RI HM Salim Fakhry SE MM, saat menyerahkan paket  bantuan kepada warga didampingi Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suyono SH SIK MH dan Ketua DPRK Agara Denny Febrian Roza SSTP MSI pada acara Safari Kamtibmas.

Kutacane (SIB)

Terjadinya kriminalitas yang tinggi, seperti kasus pencurian, curas dan curanmor karena memang masyarakat terjepit kondisi ekonominya di masa Pandemi, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.


Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Bramanti Agus Suyono SH SIK MH, selaku pemateri dalam kegiatan Sapari Kamtibmas di Desa Kute Lengat Pagan, Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (28/3).


Dalam paparan tentang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, menghadapi dampak pandemi Covid-19. Ia juga mengatakan, banyak masyarakat yang tadinya ekonominya mapan, sendi sendi ekonomi dihantam Covid 19, ini bisa menjadi gangguan Kamtibmas, ujarnya.


Untuk itu TNI/Polri kedepankan mendukung program pemerintah, tentang percepatan capaian target vaksinasi, supaya kembali pulih seperti semula, paling tidak sendi ekonomi kembali menggeliat, kita bangkit dari keterpurukan ekonomi, kalau ekonomi pulih, tentunya gangguan Kamtibmas semakin menurun, jelasnya.


Kapolres juga menyampaikan, capaian target vaksinasi di Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dosis I mencapai 95,6 persen, ini sebelum puasa dikebut terus hingga 100 persen, kemudian untuk dosis II sudah mencapai 63,5 persen, sedangkan untuk dosis III baru mencapai 6 persen, pungkasnya.


HM Salim Fakhry SE MM, anggota Komisi IV DPR RI selaku pemateri, meminta Kapolres Aceh Tenggara, agar menangkap kios kios yang masih melakukan penjualan pupuk gandeng, ketika pihaknya melakukan RDP dan Raker dengan Menteri Pertanian, tidak ada satu aturanpun yang menyatakan wajib membeli pupuk gandeng, kalau ini dibiarkan kapan lagi rakyat ini kita bantu, katanya.


Ada indikasi pupuk dikuasai oleh oknum tertentu, harus diberantas. “Aceh Tenggara adalah milik kita bersama bukan milik satu golongan, mari kita selamatkan Aceh Tenggara,” pungkasnya. (B6/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com