Kasus Korupsi Videotron, Direktur CV Putra Mega Mas Diadili


177 view
Kasus Korupsi Videotron, Direktur CV Putra Mega Mas Diadili
Foto: Istockphoto/simpson33
Ilustrasi pengadilan.
Medan (SIB)
Direktur CV Putra Mega Mas, Djohan (49) warga Madio Santoso Komplek Mados Permai A-1, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan diadili di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (14/6).

Pria kelahiran Tanjungbalai ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan papan visual elektronik (videotron) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan yang merugikan uang negara senilai Rp1 miliar lebih yang bersumber dari dana anggaran APBD tahun 2013 senilai Rp 3,1 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan Fauzan mengatakan dalam dakwaannya perkara korupsi ini bermula dari pelaksanaan kegiatan pengadaan 6 unit papan visual elektronik (videotron) untuk informasi harga secara elektronik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Tahun 2014 sebesar Rp 3.168.120.000.

"Pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2013," kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan.

Selanjutnya, penyidik pun melakukan penelusuran dan penelitian di lapangan pada Maret tahun 2014 hingga akhirnya diketahui 6 unit papan visual elektronik videotron, sudah dalam keadaan tidak berfungsi, dan diduga tidak sesuai dengan kontrak dan harga di mark-up di mana Djohan selaku Direktur CV Putra Mega Mas diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jumlah kerugian keuangan negara atas Kegiatan Pengadaan Sarana Informasi Massal tentang Harga Kebutuhan Pokok Secara Elektronik adalah sebesar Rp1.059.676.483.

“Perbuatan tersangka, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana,” sebut jaksa.

Sementara itu, dalam kasus yang sama terdakwa Ellius (37) selaku Wakil Direktur CV Tanjung Asli menjalani persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dikarenakan masih status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Medan.

Kendati demikian, sidang tetap berjalan dan digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dari tim JPU Kejari Medan.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan menunda persidangan pekan depan dengan agenda keterangan dari para saksi. (A17/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com