DPRD SU Apresiasi Kejatisu Periksa Sejumlah Mantan Kepala BPN Langkat

Kasus Penyerobotan Lahan Libatkan Mafia Tanah di Sejumlah Daerah


114 view
Kasus Penyerobotan Lahan Libatkan Mafia Tanah di Sejumlah Daerah
Foto Ist/harianSIB.com
Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga
Medan (SIB)
Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Kejatisu yang sudah mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat atau mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Langkat, terkait kasus dugaan korupsi pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat.

"Kita menyampaikan apresiasi kepada Kejatisu khususnya tim jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut yang sudah memanggil sejumlah mantan pejabat atau mantan Kepala BPN Langkat dalam upaya pemberantasan mafia tanah yang sudah menjadi atensi Jaksa Agung RI," tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Kamis (13/1) melalui telepon di Medan.

Ditambahkan Bendahara DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, pemanggilan mantan Kepala BPN Langkat ini merupakan bukti keseriusan Kejatisu untuk memberantas habis mafia tanah yang nyata-nyata telah merugikan negara dan masyarakat daerah ini.

"Kita menaruh harapan besar kepada Kejatisu untuk tetap "all out" membersihkan para mafia di daerah ini. Tentunya masyarakat pun tetap berharap, agar kasus-kasus yang melibatkan mafia tanah dapat diusut secara tuntas dan pelakunya dihukum seberat-beratnya," tegas Wakil Ketua Komisi B ini.

Namun Zeira juga berharap kepada Kejatisu agar jangan hanya kasus dugaan mafia tanah di Langkat yang diusut, tapi seluruh kasus penyerobotan tanah yang melibatkan mafia tanah di sejumlah daerah juga perlu ditelusuri, seperti kasus pengaduan DPC Projo Karo ke Kejatisu terkait kasus dugaan mafia tanah di Puncak 2000 Siosar Kabupaten Karo.

"Masyarakat saat ini tengah menunggu gebrakan Kejatisu mengusut tuntas serta memanggil para pejabat maupun oknum-oknum BPN yang diduga terlibat dalam dugaan kasus mafia tanah yang tersebar di sejumlah daerah di Sumut, seperti di Karo, Dairi, Medan, Deliserdang dan Simalungun," tandas Zeira.

Seperti diberitakan SIB, Kamis (13/1) Kejatisu sudah memulai memeriksa sejumlah mantan pejabat atau mantan Kepala BPN Langkat, dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Sumut, khususnya kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat.

Para mantan Kepala Kantor Pertanahan di Langkat yang dipanggil dan diperiksa itu masih status saksi dan belum ada penetapan tersangka meskipun proses hukum pengusutan kasus dugaan mafia tanah dalam pengalihan fungsi lahan itu sudah tahap penyidikan sejak 30 Nopember 2021 lalu.

Pantauan wartawan dan menurut informasi yang diperoleh, pemeriksaan para mantan pejabat BPN Langkat itu sudah berlangsung mulai Senin (10/1), setelah Desember 2021 lalu dilakukan pemeriksaan para mantan kepala desa dan Camat setempat terkait beralihnya lahan Suaka Margasatwa Karanggading itu kepada swasta dan dijadikan kebun sawit dengan modus koperasi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/1), membenarkan, tim penyidik Pidsus ada memanggil dan memeriksa sejumlah mantan pejabat atau mantan Kepala BPN di Langkat,dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa di Kecamatan Tanjung Pura Langkat.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com